Page 148 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 129

itu bukanlah persis seperti hak ulayat yang dikenal dalam
masyarakat hukum adat di Minangkabau. Ulayat yang
sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 3 UUPA hanyalah
ulayat nagari, sementara itu ulayat suku, kaum dan keluarga
bukanlah merupakan suatu hak ulayat tetapi sebagai tanah
milik adat, baik yang bersifat komunal maupun pribadi.
Sejalan dengan Kurnia Warman, Hermayulis juga
7
menyatakan bahwa generalisasi terhadap hak ulayat yang
mengandung unsur bidang hukum publik dan unsur bidang
hukum perdata adalah kekeliruan. Hermayulis mengatakan
bahwa tidak seluruh hak ulayat itu mengandung ke 2
(dua) unsur tersebut. Di Sumatera Barat dikenal beberapa
jenis hak ulayat yaitu hak ulayat nagari, hak ulayat suku,
hak ulayat kaum, hak ulayat jurai, dan hak ulayat paruik.

Dari beberapa jenis hak ulayat itu hanya hak ulayat nagari
yang bernuansa hukum publik. Selebihnya, hak ulayat lain
itu lebih menunjukkan adanya kesatuan dalam bentuk
hubungan keperdataan.

2. Tanah Ulayat: Kewenangan Publik atau Privat

Mencermati UUPA dan UU terkait lainnya ditemukan
kerancuan dalam menempatkan tanah (hak) ulayat sebagai
hak yang berkarakter publik atau perdata. Myrna A. Safitri

7 Hermayulis, 1999, Penerapan Hukum Pertanahan dan
Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan pada Sistem
Kekerabatan Matrilinel Minangkabau. Disertasi, Program
Pasca Sarjana Universitas Indonesia, hlm. 204.