Page 143 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

124 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

continuosly, to the present except when interrupted
by war, force majeure or displacement by force,
deceit, stealth, or as a consequence of government
projects and other voluntary dealings entered into
by government and private individuals/corporations,
including, but not limited to residential lots, rice
terraces or paddies, private forests, swidden farms
and tree lots. (IPRA: Chap.II Sec.3 (b)).

Beberapa catatan diberikan pada hak ulayat masyarakat
adat sebagaimana tercantum dalam IPRA tersebut, yaitu:
(1) Negara mengakui, menghormati dan melindungi
hak ulayat masyarakat adat dengan UU; (2) membentuk
lembaga negara di tingkat Pusat yang khusus menangani

hak ulayat tersebut; (3) hak tersebut meliputi wilayah
ulayat dalam pengertian luas yang dikuasai secara kolektif
(Ancestral Domains), dan tanah ulayat yang dikuasai oleh
individu, keluarga atau clan (Ancestral Land); (4) terhadap
kedua jenis tanah ulayat tersebut dapat didaftarkan dan
diterbitkan sertifikat.

Bercermin pada dua Negara tersebut, beberapa
catatan perbandingan yang dapat dikemukakan adalah: (1)
Malaysia dan Filipina menentukan kelompok masyarakat
yang dikategorikan sebagai masyarakat adat dengan
berbagai terminologi umum seperti indigeneous people,
aboriginal people, orang Asli dan natives; (2) pengakuan dan
pemberlakuan hukum adat ditempuh dengan pembatasan;

(3) Pemerintah berwenang menentukan tanah-tanah
tertentu sebagai areal dengan penggunaan tertentu.