Page 139 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 139
120 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.
Di Sabah, berdasarkan Land Ordinance of 1930 (direvisi
pada tahun 1996) dimungkinkan “penguasaan tanah
komunal untuk kepentingan bersama dari masyarakat adat
setempat, namun tidak mempunyai kewenangan untuk
menjual. Penguasaan tersebut dilakukan per desa namun
tanpa adanya batas-batas pemilikan individu berupa
lapangan rumput untuk penggembalaan, pemakaman
ataupun sebagai tempat-tempat yang dikeramatkan.
62
Selain itu Pemerintah Negara Bagian juga berhak
menentukan areal tertentu sebagai Native Rice Cultivation,
yang diatur dalam Native Rice Cultivation Ordinance
No. 1 Tahun 1939. “Jika areal tertentu telah ditetapkan
sebagai Native Rice Land, maka si pemilik berkewajiban
menanaminya dengan padi minimal sekali dalam setahun.
Pelanggaran terhadap hal tersebut dikenakan denda. 63
Dengan demikian, pengaturan tanah ‘ulayat’ di
Malaysia adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh para
Orang Asli dan natives. Tanah-tanah itu disebut Traditional
Land serta tunduk pada Customary Law. Traditional Land
dikecualikan dari tanah-tanah Kerajaan dan diatur oleh
masing-masing Negara Bagian.
2. Filipina
Kebijakan tanah ulayat di Filipina dianggap paling
maju di antara negara-negara tetangga lainnya. Kebijakan
62 ibid, hlm.163.
63 ibid, hlm.163.
