Page 129 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 129
110 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.
400-2626 tanggal 24 Juni 1999. Menurut ketentuan tersebut
maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah:
a. Penelitian dan pengesahan eksistensi hak ulayat di
masing-masing daerah dengan melibatkan pihak yang
terkait.
b. Pemetaan wilayah hak ulayat masing-masing.
c. Pengesahan hak ulayat dari masyarakat hukum adat di
tiap-tiap daerah oleh masing-masing daerah.
Penelitian dalam rangka memastikan keberadaan
tanah ulayat dapat dibedakan karena 2 (dua) alasan,
yakni: Pertama, apabila ada kasus yang memerlukan
dipastikannya keberadaan hak ulayat karena tanah
tersebut akan digunakan untuk kegiatan pembangunan
baik dalam rangka pelaksanaan program pemerintah
maupun investasi oleh perusahaan. Kedua, dalam rangka
memperoleh informasi mengenai status lengkap tanah-
tanah yang ada di suatu daerah.
Perda Kabupaten Lebak dan Kabupaten Nunukan lahir
dari menggunakan metode yang pertama. Sedangkan Perda
Kabupaten Kampar, sekalipun dilatari oleh bergolaknya
tuntutan pengembalian dan ganti rugi tanah-tanah ulayat,
namun lahir karena menggunakan metode yang kedua.
52
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan dan Surat Edaran
tersebut dikeluarkan Instruksi Kepala Badan Pertanahan
52 Rikardo Simarmata, 2006, op.cit.,hlm.320.
