Page 124 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 124
Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 105
17. RUU Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat,
yang merupakan inisatif Dewan Perwakilan Daerah RI.
(Draft yang dibaca pada Januari 2018). Dalam Diktum
‘Menimbang’ dikatakan bahwa Kesatuan Masyarakat
Hukum Adat (KMHA) beserta hak asal usulnya telah ada,
hidup dan berkembang jauh sebelum berdirinya NKRI,
tetapi kondisi MHA tersebut mengalami ketertinggalan
baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Pengakuan dan perlindungan tersebut ditujukan
pada Lembaga Adat, wilayah adat, hak kolektif dan
hak individual, adanya peradilan adat. Untuk itu akan
dibentuk Lembaga Pemerintah di Pusat dan daerah
untuk melaksanakan tugas perlindungan tersebut.
18. RUU Hak Atas Tanah Adat, yang merupakan inisiatif
Dewan Perwakilan Daerah RI (Draft yang dibaca pada
bulan Desember 2017). Dalam Diktum ‘Menimbang”
dikatakan bahwa latar belakang disusunnya UU ini
adalah untuk melakukan unifikasi hak ulayat. Selain
itu, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA) masih belum secara
tegas mengatur tentang hak atas tanah adat. Hak Atas
Tanah Adat (HATA) terdiri dari ‘hak milik bersama’,
yang dipegang oleh KMHA, dan ‘hak milik perorangan’
yang dipegang oleh anggota perorangan KMHA.
Pada dimensi lokal, pengaturan tanah (masyarakat/
hak) ulayat terdapat dalam beberapa regulasi daerah,
