Page 122 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 122
Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 103
13. UU No.11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol
Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetika
dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang
yang Timbul dari Pemanfaatannya untuk Konvensi
Keanekaragaman Hayati. Penejelasan Umum UU ini
menjelaskan: “Pengetahuan tradisional yang berkaitan
dengan sumber daya genetik merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari sumber daya genetik dan
secara berkelanjutan diwariskan oleh nenek moyang
masyarakat hukum adat dan komunitas lokal kepada
generasi berikutnya”.
14. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan. Penjelasan Pasal 7
menyatakan bahwa masyarakat hukum adat adalah
masyarakat tradisional yang masih terkait dalam
bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam
bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih
ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil
hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya
dikukuhkan dengan Peraturan Daerah.
15. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; dalam Pasal 1 angka
1 menyebutkan eksistensi kesatuan masyarakat hukum
berupa desa adat; dan Pasal 76 ayat (1) disebutkan
bahwa tanah ulayat merupakan aset desa.
16. RUU Pertanahan yang merupakan inisiatif
Kementarian Agraria dan Tata Ruang/adan Pertanahan
Nasional. Dalam RUU ini pengaturan ditegaskan pada
