Page 127 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 127
108 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.
19. Peraturan Bupati Kabupaten Jayapura No. 320 Tahun
2014 tentang Pembentukan 36 Kampung Adat.
Dilihat pada beberapa regulasi baik pada tingkat
Pusat dan Daerah tersebut terdapat ketidaksamaan obyek
pengaturan, namun secara keseluruhan dapat dibagi ke
dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: (a) mengatur subyek dari
tanah ulayat yaitu masyarakat adat atau dengan nama lain
yang diakui sebagai desa adat seperti mukim/gampong
(Aceh), nagari (Sumatera Barat), lembang (Toraja), desa
pakraman (Bali), soa (Ternate); (b) mengatur obyeknya
yaitu tanah atau hutan ulayat; dan (c) mengatur hubungan
hukum antara subyek dan obyeknya, yaitu tentang hak
ulayat itu sendiri. Perbedaan obyek pengaturan tersebut
menunjukkan adanya cara pandang sektoral sesuai dengan
bidang tugas dan kepentingan masing-masing, serta tidak
adanya kesamaan persepsi dalam memberikan pengakuan
dan perlindungan dari tanah (masyarakat/hak) adat
tersebut, baik pada level pemerintahan Pusat dan daerah.
Sebagai pedoman untuk menyelesaikan permasalahan
tentang eksistensi hak ulayat telah dikeluarkan Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian
Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Di dalam
Peraturan tersebut ditegaskan syarat-syarat kumulatif untuk
mengetahui eksis tidaknya hak ulayat di suatu daerah, yaitu:
a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat
oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama
