Page 120 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 101

penyelesaiannya dilakukan oleh pemegang Izin Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik dengan masyarakat hukum
adat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang pertanahan dengan
memperhatikan ketentuan hukum adat setempat”.
5. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
dimana pada Pasal 51 memberikan legal standing
kepada Kesatuan MHA untuk mengajukan judicial
review.

6. UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Pasal 16
ayat (3) huruf a UU ini menyatakan bahwa keigatan
Usaha Pertambangan Panas Bumi tidak dapat
dilaksanakan di tanah milik masyarakat adat.
7. UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air . Pasal
51
6 ayat (2) dan (3) memberikan pengakuan terhadap hak
ulayat masyarakat hukum adat setempat atas sumber

daya air sepanjang (a) tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional dan peraturan perundang-
undangan; (b) kenyataannya masih ada; dan (c)
dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.
8. UU No. 18 Tahun 2004 diubah dengan UU No. 39 Tahun
2014 tentang Perkebunan, Pasal 9 ayat (2): Dalam
hal tanah yang diperlukan adalah tanah hak ulayat
masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya
masih ada mendahului pemberian hak dimaksud

51 Telah di judicial review dan dibatalkan oleh Mahkamah
Konstitusi.