Page 116 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 116
Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 97
Terjadinya Revolusi Sosial di Medan tahun 1946 dan di
Bulungan pasca G 30 S/PKI serta munculnya beberapa Negara
Bagian di Sumatera, Jawa, dan Indonesia Timur pada periode
Revolusi Fisik hingga pembentukan Republik Indonesia
Serikat semakin menguatkan anggapan itu. Persoalan
psikologis politik tersebut masih berlanjut ketika kembali
ke Negara Kesatuan. Ratno Lukito mengatakan bahwa
“keberadaan institusi selain institusi negara dapat dianggap
sebagai saingan negara dan oleh karena itu kekuatan hukum
yang dimiliki masyarakat (selain negara) harus dilenyapkan”.
47
Tak ayal lagi, perhatian terhadap pranata adat seperti tanah
ulayat tidak mendapat perhatian dan dianggap sebagai
penghambat dalam pembangunan nasional.
Meskipun demikian, “aspek substantif hukum
adat masih dianggap sebagai sumber pembentukan
hukum nasional”, sebagaimana tercantum pada TAP
48
MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola
Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan
Pertama 1961-1969. Dalam Lampiran B. III. Bidang
Pemerintahan dan Keamanan/Pertahanan, angka 22 TAP
tersebut menegaskan: “Pembinaan Hukum Nasional
agar berlandaskan pada hukum adat yang sesuai dengan
perkembangan kesadaran rakyat Indonesia dan tidak
menghambat terciptanya masyarakat adil dan makmur”.
47 Ratno Lukito, 2008, op.cit., hlm. 247.
48 ibid, hlm. 247.
