Page 118 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 99

persatuan bangsa; serta (d) tidak boleh bertentangan
dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain
yang lebih tinggi.
Selain itu, Pasal 3 UUPA juga memberikan
pembatasan mengenai pelaksanaan hak ulayat tersebut
yaitu, “pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa
sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara,

yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-
peraturan lain yang lebih tinggi” Pembatasan ini ‘mungkin’
saja dilakukan mengingat bahwa “hukum adat tidak lagi
murni karena sudah dipengaruhi oleh politik masyarakat
kolonial yang kapitalistik dan masyarakat swapraja yang
feodal.
50
Secara konstitusional, pengakuan bersyarat atas tanah
ulayat termaktub dalam Amandemen UUD 1945. Pasal 18
B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan: “Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam
undang-undang”; dan Pasal 28 I ayat (3): “Identitas budaya
dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban”. Dalam Konstitusi
ini, pengakuan tersebut diberikan pada masyarakat

50 Rikardo Simarmata, 2006, op.cit., hlm. 61-62.