Page 111 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

92 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

atau diusahakan/digunakan oleh masyarakat hukum atau
anggota-anggotanya. Asas domein juga mendesak hak-
hak lain yang dimiliki masyarakat hukum atau anggota-
anggotanya seperti hak berburu, hak mengumpulkan
hasil, menebang pohon karena tanah liar menjadi domein
Negara. Selain itu, “asas domein tersebut ternyata telah
35
mendesak wewenang atas teritori dari Pemerintah Swapraja
serta ketaatan kawula suatu negeri terhadap Raja-nya”. 36

Bagaimana politik hukum atas tanah ulayat Indonesia
dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dapat dilihat
pada tindakan-tindakan Pemerintah Kolonial Belanda
atas tanah-tanah orang Indonesia. “van Vollenhoven
menyebutnya sebagai ‘satu abad pelanggaran hak tanah-
tanah pertanian orang Indonesia’ dan ‘setengah abad

pelanggaran hak tanah-tanah liar orang Indonesia’ yang
37
secara garis besarnya terjadi karena Pemerintah Kolonial
memandang dan menggunakan pengertian-pengertian
Hukum Barat dalam memperlakukan hak-hak atas tanah
adat. 38

35 Aboesono, op.cit., hlm. 43.
36 C. van Vollenhoven, 1975, op.cit., hlm.57,58,dan 61.
37 Dimaksudkan tanah-tanah liar adalah tanah-tanah di
sekeliling tanah pekarangan, tanah sawah, dan ladang-
ladang berupa tanah hutan dan padang penggembalaan
yang termasuk dalam lingkungan hak penguasaan desa;
lihat ibid, hlm. 63.
38 ibid, hlm.63-78.