Page 110 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 110

Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat  91


                  Perdebatan tersebut semakin nyata ketika pada tahun
              1916 diterbitkan Doeminnota (memorandum Domein), yang
              dibuat oleh seorang birokrat dari kementerian, G.J. Nolst
              Trenite. Domeinnota merupakan sikap resmi pemerintah
              tentang asas  domein dalam arti  luas, dan  sejak  saat  itu
              dianggap mewakili pandangan pemerintah mengenai cara
              seharusnya doktrin domein ditafsirkan dan diberlakukan. 33

                  Perumusan domein verklaring tersebut yang katanya
                  hendak melindungi dan mempertahankan hak-hak
                  adat  atas  tanah-tanah  pertanian,  tidak  lain  hanya
                  mengakibatkan kekacauan; bahwa  pernyataan
                  domein  yang katanya bertujuan  tercapainya
                  ketertiban dan  kepastian,  sampai dewasa  ini
                  hanyalah merupakan induk dari semua goncangan-
                  goncangan hukum,  yang belum  pernah  dikenal
                  dalam perundang-undangan Hindia Belanda. 34

                  Dalam kenyataannya, asas domein ternyata mendesak
              beschikkingrecht dari pada desa, bahkan dilenyapkannya,
              karena  tanah  yang  dikuasai oleh  masyarakat  hukum

              Indonesia  itu tidak tentu tanah  yang  sudah  diberikan



              33  Lihat catatan kaki nomor 18 pada Marjanne Termorshuizen
                  –  Arts “ Rakyat Indonesia  dan  tanahnya:  Perkembangan
                  Doktrin Domein di masa kolonial dan pengaruhnya dalam
                  hukum  agraria  nasional”  dalam  Myrna  A.  Safitri  dan
                  Tristam Moeliono, 2010,  Hukum  Agraria  dan  Masyarakat
                  di  Indonesia, Penerbit HuMA-Jakarta,  van  Vollenhoven
                  Institute, Leiden University dan KITLV-Jakarta, hlm.39.
              34  C. van Vollenhoven, 1975, Orang Indonesia dan Tanahnya.
                  Seri Agraria  1,  (diterjemahkan  oleh Soewargono, M.A.),
                  Pusat Pendidikan Departemen Dalam Negeri, hlm.57.
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115