Page 102 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi
P. 102

Model 3: Perkampungan dalam Hutan (Enclave)

                Di kawasan hutan blok Gunung Tonjong terdapat lebih
           dari 6 areal enclave milik warga. Lahan tersebut mereka miliki
           secara sah atas program enclaving yang diterapkan oleh
           Pemerintah Hindia Belanda. Sudah puluhan tahun lahan itu
           digarap secara aman oleh pemiliknya, bahkan terdapat bebe-
           rapa pemilik enclave yang memanfaatkan lahan tersebut
           sebagai tempat tinggal dan telah sekian lama mendiami
           rumah yang mereka bangun disana. Dilakukannya enclaving
           oleh Belanda atas lahan-lahan tersebut dikarenakan pada
           saatnya dahulu (belum tahu tepatnya tahun berapa) para
           pemilik lahan tersebut membuka lahan hutan alam yang
           sama sekali belum tergarap. Para pembuka terdiri dari Aki
           Nur Jahim, Aki Madsari, Aki Sanjuhri, Aki Kar’i, Aki Iyok,
           dan bapaknya Aki O’ing, berjuang dan bertahan untuk tetap
           menduduki dan menganggap lahan-lahan tersebut sebagai
           lahan yang mereka miliki. Setelah mengalami proses yang
           panjang Aki Madsari pun memenangkan persidangan, dan
           pada akhirnya Pemerintah Hindia Belanda memberikan peng-
           akuan atas kepemilikan lahan-lahan dengan mengeluarkan
           sertifikat (Cap Singa) dan menjadikannya lahan-lahan
           tersebut sebagai kawasan enclave.


           Model 4: Tanah Kas Desa

                Tanah kas desa di Sindangasih disebut sebagai lahan
           pangangonan, tempat dimana masyarakat menggembalakan
           ternak-ternaknya. Area ini dimiliki bersama dan boleh diguna-
           kan untuk kepentingan umum dan boleh digarap oleh masya-
           rakat dengan sistem membagi hasilnya untuk kegiatan-kegiat-
           an kemasyarakatan. Akan tetapi saat ini lahan tersebut telah
           dinggap sebagai lahan kas desa yang sistem pengelolaannya
           juga berada di bawah peraturan pemerintah desa. Di Desa
           Sindangasih, kami tidak menemukan lagi tanah ini, pernah

                                                                  88
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107