Page 16 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi

entaskan kemiskinan di pedesaan, maka mau tidak mau,
negara harus memberikan aset dan akses sumber-sumber
penghidupan pada rakyat miskin, terutama tanah bagi mereka
yang di pedesaan. Selanjutnya, tentu saja peningkatan akses
kepada modal, teknologi, dan pasar. Dalam kerangka inilah
pentingnya menjalankan reforma agraria sebagai jalan keluar
untuk mengatasi persoalan struktural yang dihadapi oleh
petani. Reforma agraria penting dijalankan sebagai agenda
bangsa dan strategi dasar negara untuk membangun struktur
politik, ekonomi dan sosial yang berkeadilan.
Pada tahun 2006, Pemerintah melalui Badan Pertanahan
Nasional RI (BPN-RI) mulai menjalankan reforma agraria
dengan prinsip “tanah untuk keadilan dan kemakmuran”.
Agenda pemerintah ini dikenal dengan Program Pembaruan
Agraria Nasional (PPAN). Melalui program ini direncanakan
pengalokasian tanah objek reforma agraria seluas 9,25 juta
hektar (Ha), terdiri dari: 8,15 juta Ha berasal dari hutan
konversi, dan 1,1 juta Ha berasal dari tanah di bawah kewe-
nangan langsung BPN. Untuk mematangkan rencana ini, sejak
tahun 2007 BPN menjalankan ujicoba PPAN di 32 Provinsi,
termasuk di sejumlah Kabupaten di Jawa. Untuk melanjutkan
rencana ini secara lebih intensif, pada tahun 2008 lalu BPN
memulai perencanaan kebijakan reforma agraria terpadu di
wilayah Jawa bagian selatan yang mencakup 34 (tiga puluh
empat) kabupaten.
Dihadapkan pada ragam kondisi dan problem di tiap-
tiap daerah, maka penting agar agenda reforma agraria yang
dijalankan BPN dapat diterjemahkan menjadi “menu-menu
program” yang spesifik yang dapat menjawab masalah-
masalah agraria yang hendak diatasi melalui pelaksanaan
reforma agraria. Banyak masalah agraria ini mengemuka
sebagai sebuah “kemiskinan yang kronis” melalui berbagai
relasi dan mekanisme sosial-politik tertentu. Kompleksitas
dan kekasatmataan kemiskinan kronis ini menuntut

2