Page 133 - Sejarah Daerah Lampung
P. 133
BABV -
ZAMAN KEBANGKITAN NASIONAL (1900 - 1942)
A. KEADAAN PEMERINTAHAN.
Memasukui abad ke-20 dapat. dikatakan tidak ada lagi wilayah
daerah Lampung yang bebas dari kelruasaan Belanda. Sejak gugumya
Raden Intan Il (5 Oktober 1856), berakhir pulalah perlaw~ rakyat
Lampuns. Perlawanan yang timbul kemudian dapat dikatakan tidak
berarti sama sekali sehingga Lampung cukup aman. PeQJ.erintahan di
daerah dipegang oleh masing-masing kebuayan atau marta/mego de-
ngan restu dari pemerintahan Belanda. Dasar kebuayan inilah nantinya
yang Wui menjadi sistem pemerintahan marga (Marp-stelsel) yang
ditetapkan dalatti. IGOB (lnlandsche Geneente Oronanntie B~ge
westen) dalain tahun 1928 . . Sejak tahun 1857 pemerintahan· di Lain-
pung · dikepalai oleh seorang residetl yang dibantu oleh · Sekret8ris dan
. . .
tujuh orang kootroler, yang keSemuanya terdiri dari orang Belanda.
Mereka mentrapkan Sentralisasi seperti di Jawa tetapi mendaj>at tan-
tanaan karma tidak cocok dengan sistem yang ad8 yaitu sistem ke-
buayan/marga yang berdasarkan ~lisasi (otonomi). Denglli sis-·
tem ldralisasi yang dijalankan oleh pemerintah Manda pemali ter-
jadi bgcoCMJgan dalam masyarabt, yaituketika sistem kebuaym se-
ol.ai-olah tidak dihonnati, maka pada tahlDl 1857 - 1859 orq«q
di dwlh ·Rebuas ~ keseq>atan unbdt berpincla bietmn · ·
·
elm ' Abun8 ..-.kb arah timur wilayah ~ . •> .
Jaiim
.
ya _
.
.
. onng
Silbm, ~ jup dillbut lilteni maip itu ......... sis·
yma
114