Page 134 - Sejarah Daerah Lampung

115

tern pemerintahan di Kampung yang sudah berkembang sejak lama,
terutama di daerah utara yang mempunyai kebuayan. sistem ini meni-
tik beratkan pacia musyawarah dan mufakat dengan desentralisasi/oto-

nomi dalam pelaksanannya.
Sistem pemerintahan yang berdasarkan desentralisasi ini tidak
sesuai dengan kehendak pemerintah Belanda. Tetapi pemerintah Be-
landa tidak dapat berbuat banyak karena adat istiadat Lampung masih
dipegang teguh oleh penduduk Lampung. Identitas sebagai suku Lam-
pung tercermin dalam upaeara-upacara adat yang tetap mereka patuhi.
Pinwinan yang berdasarkan kebuayan ini terpaksa dipenuh Belanda
dalam tahun 1928, karena pimpinan mereka memegang teguh sistem
ini dan memperjuangkannya terus. Pada tahun ini marga menuntut

adat Lampung diakui berikut hak ulayatnya. Tetapi dalam pelak-
sanaannya sudah. sangat 4ibatasi, dimana hak ulayatnya itu hanya
tinggal berupa wewenang mengurus tanah . oleh marga atas nama pe-
merintah Belanda. Pemerintahan Marga merupakan pemerintahan te-
rendah' da1am sistem pemerintahan Hindia ~landa di Lamptmg, se-
bagaimana telah dijalankan sebelunmya di daerah Paiembang. Penga-
turan secara lengkap administrasi pemerintahan di Lampung terjadi
pada tah\Jn 1929, termuat dalam Staatsblad 1929 No. 362, di mana

antara lain diatur_: Lampung dijadikan satu afdeling yang dikepalai
oleh seorang Residen. Afdeling Lallipung terbagi atas lima _ender aftte-
liq' yang_. masing-masing dikepalai olEih seorang kontrolem ini dipe-
gang oleh.bangsa Belanda. Residen berkedudukan di Telukbetunng, se-
dangkan kootroleur berkedudukan di Telukbetung, Kata Aguog, Suka-
dana, Kotabumi dan Menggala. Selanjutnya tiap-tiap ender afdeling
dibagi dalaln distrik-distrik yang dikepalai oleh Seorang oem.na. Tiap
distrik dibagi lagi dahm,i ender distrik yang dibpalai ol~ seorang_ uis-
. . . .
· tm Delmng. bagi daerah Kolmialisasi cmdm-· distrik ini diktpa1-i oleh