Page 203 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2020
P. 203
penyelesaiannya," jelas Sri Mulyani usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden
Joko Widodo (Jokowi), Rabu (22/4).
Menkeu menyampaikan, dalam revisi PMK nanti akan ditetapkan sebanyak 18 sektor
usaha mencakup 749 KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha) yang akan mendapat
insentif perpajakan. Total nilai insentif yang diguyur kepada 18 sektor usaha ini, ujar
Sri, sebesar Rp 35,3 triliun. Insentif ini juga menyentuh pelaku usaha kecil dan
menengah (UKM) yang pajaknya akan ditanggung pemerintah selama enam bulan.
"Sehingga mereka tidak membayar pajak yang 0,5 persen selama 6 bulan. Pajak
ditanggung pemerintah, itu jadi tambahan stimulus UMKM. Ini akan diatur di
peraturan yang baru," jelas Menkeu.
Sedikit berbeda dengan Menkeu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa insentif terkait PPh pasal 21, PPh pasal
22, dan PPh pasal 25 ini diperluas kepada 761 KBLI. Rinciannya, sektor pertanian,
kehutanan, dan perikanan mencakup 100 KBLI. Kemudian sektor pertambahan dan
penggalian untuk 27 KBLI, serta sektor industri pengolahan yang mencakup 127
KBLI.
Selanjutnya, sektor pengadaan listrik, gas, uap air panas, dan udara dingin
sebanyak 3 KBLI, serta sektor pengelolaan air, limbah, dan daur ulang sampah
untuk 1 KBLI. Kemudian ada sektor konstruksi yang mencakup 60 KBLI dan sektor
perdagangan besarm eceran, dan reparasi kendaraan dengan 193 KBLI.
Berikutnya, sektor pengangkutan dan pergudangan dengan 85 KBLI, serta sektor
penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan minuman dengan 27 KBLI. Sektor
informasi dan komunikasi yang mencakup 36 KBLI serta sektor ruangan dan
asuransi dengan 3 KBLI juga mendapat perluasan insentif pajak.
Lalu ada sektor real estat dengan 3 KBLI dan sektor jasa profesional, ilmiah, dan
teknis sebanyak 22 KBLI. Selain itu ada sektor aktivitas penyewaan gudang usaha,
ketenagakerjaan, agen perjalanan wisata, dan penunjang usaha lainnya sebanyak
19 KBLI.
Perluasan insentif juga menyentuh sektor pendidikan dengan 5 KBLI, sektor
kesehatan manusia dan aktivitas sosial dengan 5 KBLI, serta sektor industri
pariwisata, kesenian, dan hiburan dengan 52 KBLI. Kemudian terakhir, ada sektor
aktivitas jasa lainnya sebanyak 3 KBLI.
Melalui insentif itu, pemerintah menanggung 100 persen PPh Pasal 21 dari pegawai
dengan penghasilan bruto tetap dan teratur yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 200
juta dalam setahun. Untuk mendapatkan insentif ini, pemberi kerja dapat
menyampaikan pemberitahuan untuk pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 kepada
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar. Insentif pemerintah diberikan
selama enam bulan, yakni sejak masa pajak April hingga September 2020.
Page 202 of 273.
