Page 202 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2020
P. 202
Hari ini, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI) Andi Gani
Nena Wea meminta Presiden agar membuat aturan terkait asuransi pesangon untuk
melindungi hak-hak para buruh. Hal ini disampaikannya mengingat banyaknya
gelombang PHK di masa pandemi corona saat ini.
Andi pun meminta agar para buruh baik yang mengalami PHK maupun yang masih
bekerja tetap bisa mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja.
"Tadi kami sampaikan kepada Presiden untuk pemerintah membuat aturan asuransi
pesangon. Jadi pengusaha juga mempunyai cadangan asuransi pesangon, kalau
terjadi PHK, hak-hak buruh langsung dibayar dengan asuransi pesangon," jelas Andi
usai bertemu Jokowi, Rabu (22/4).
Menurut Andi, Presiden pun menanggapi baik permintaan konfederensi buruh
tersebut terkait usulan aturan asuransi pesangon untuk para pekerja. Andi
menyebut, aturan mengenai asuransi pesangon ini diperlukan sehingga hak-hak
para pekerja dapat terlindungi jika perusahaan tutup.
"Presiden menyimak dengan sangat baik tadi permintaan 3 konfederasi buruh
terbesar, harus ada aturan pemerintah soal asuransi pesangon untuk para pekerja
Indonesia. Supaya tidak ada lagi perusahaan tutup dan yang jadi korban adalah
karyawannya," ujarnya.
Andi mengatakan, konfederasi buruh meminta Presiden agar mengambil langkah
strategis terkait banyaknya PHK yang terjadi saat ini. Selain itu, ia juga menyoroti
banyaknya perusahaan yang tak membayarkan THR kepada para pegawainya.
"Kami minta kepada Presiden untuk segera mengambil langkah-langkah strategis
mengenai bagaimana menghadapi gelombang PHK," kata Andi.
Ia menyebut, data pekerja yang telah mengalami PHK mencapai lebih dari 600 ribu
orang. Sedangkan sebanyak 1,8 juta pekerja lainnya tercatat dirumahkan. Data ini,
kata dia, berbeda jauh dari data yang dimiliki oleh pemerintah.
"Data kami sudah ter-PHK langsung itu ratusan ribu, mencapai 600 ribu lebih. Yang
dirumahkan mencapai 1,8 juta orang," ujar dia.
Untuk menahan laju PHK pemerintah memutuskan memperluas sektor usaha yang
mendapat insentif perpajakan. Kebijakan ini dilakukan untuk membantu dunia usaha
agar bisa bertahan di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan akan merevisi PMK nomor 23 tahun
2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona
yang di dalamnya mengatur sektor mana saja yang mendapat bantuan fiskal.
"Dalam aturan tersebut baru ada 19 subsektor manufakur (yang mendapat insentif).
Akan segera direvisi, kita harap segera selesai pekan ini dari proses harmonisasi dan
Page 201 of 273.
