Page 201 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 APRIL 2020
P. 201
"Pengusaha dapat melakukan PHK karena perusahaan tutup yang disebabkan
mengalami kerugian terus-menerus. Kalau perusahaan tutup, dapat melakukan PHK
dengan memberikan pesangon sesuai ketentuan. Namun jika perusahaan tidak
mengalami kerugian terus-menerus, tidak bisa melakukan PHK," ujar Uwiyono
dalam diskusi Kartini Day yang diselenggarakan ILUNI FHUI secara daring di
Jakarta, Rabu (22/4).
Dia menambahkan perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian terus-
menerus, sudah banyak melakukan PHK dikarenakan pandemi Covid-19 di Tanah
Air.
"Titik tolaknya adalah merugi, kalau merugi terus-menerus baru dapat dibenarkan
melakukan PHK," tambah dia.
Dasar hukum PHK adalah UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Uwiyono
menambahkan baik pekerja dan pengusaha berada pada posisi, yang mana
pengusaha dilarang melakukan pekerjaannya dan pekerja juga dilarang untuk
melakukan pekerjaannya.
"Kalau merugi dapat dilakukan "force majeure" atau keadaan memaksa. Jadi titik
tolaknya perusahaan merugi, tidak bisa melakukan pekerjaan, dan baru bisa
dilakukan PHK dengan ketentuan memberikan pesangon sebanyak satu kali gaji,"
terang dia lagi.
Dia juga menambahkan saat ini hanya dua pilihan yakni PHK asalkan memenuhi
persyaratan atau harus membayar upah pekerja. Mengenai upah, dia menyarankan
agar perusahaan yang mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19, untuk
memberikan upah dengan menganggap pekerja itu sakit.
Dalam pasal 93 UU 13/2013 dijelaskan upah yang dibayarkan kepada pekerja yang
sakit yakni untuk empat pertama dibayar 100 persen upahnya, empat bulan
berikutnya dibayar 75 persen, empat bulan ketiga dibayar 50 persen, dan untuk
bulan selanjutnya dibayar 25 persen sebelum melakukan PHK oleh pengusaha.
Pengusaha, lanjut dia, tidak bisa menerapkan unpaid leave atau cuti diluar
tanggungan perusahaan karena hal itu merupakan kehendak pekerja bukan
kehendak pengusaha.
Untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan kewajiban pengusaha kepada buruh adalah
hak normatif buruh yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
perjanjian kerja sama, dan peraturan perundang-undangan.
"THR merupakan hak pekerja sudah bekerja selama satu tahun. Jika masa kerja
kurang dari satu tahun diberikan kepada pekerja secara proporsional," katanya.
Kewajiban pengusaha yang belum diberikan kepada buruh sebelum yang
bersangkutan terkena PHK, merupakan piutang yang harus dibayarkan kepada
pengusaha.
Page 200 of 273.
