Page 305 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020

Title OMNIBUS LAW, INI RUMUS PESANGON BURUH
Media Name fajar.co.id
Pub. Date 14 Februari 2020
Page/URL https://fajar.co.id/2020/02/14/omnibus-law-ini-rumus-pesangon-buruh/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

OMNIBUS LAW, INI RUMUS PESANGON BURUH
Penolakan kelompok buruh terhadap draf Rancangan Undang-Undang (RUU)
Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, cukup beralasan.
Sebab, banyak pasal yang dinilai memberatkan pekerja. Mulai urusan upah
minimum (UM) hingga soal pemutusan hubungan kerja (PHK).

Merujuk pada draf yang diterima Jawa Pos (grup fajar.co.id), banyak pasal
ngambang. Ketentuannya akan diatur lebih detail dalam peraturan pemerintah.
Padahal, poin tersebut krusial dan butuh transparansi.

Berbeda dengan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang lebih gamblang.

Sebagai contoh, urusan UM. Omnibus law memang tidak menghapus UM. Namun,
melalui beleid tersebut, pemerintah ternyata menghilangkan peran dewan
pengupahan dalam penentuan UM. Kewenangannya dilimpahkan sepenuhnya ke
gubernur. Aturan itu tertuang dalam pasal 88C Bab IV tentang Ketenagakerjaan.

Dalam pasal tersebut, gubernur sudah diberi formula untuk menentukan UM.
Rumusnya, UM provinsi dihitung dari penjumlahan UM tahun berjalan dan hasil kali
UM tahun berjalan dengan persentase pertumbuhan ekonomi tahun berjalan.

Rumus tersebut, menurut Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)
Timboel Siregar, sangat mungkin bakal membuat perhitungan UM lebih rendah
daripada skema saat ini. Sebab, kenaikannya hanya didasarkan pada pertumbuhan
ekonomi. Tidak lagi menghitung inflasi. "Padahal, kalau di PP 78/2015 tentang
Pengupahan, kenaikan UM berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi," tutur dia
kepada koran ini kemarin (13/2).

Begitu pula mengenai PHK. Ada ruang yang mempermudah diakhirinya hubungan
kerja. Dalam pasal 151 draf RUU itu disebutkan bahwa PHK dilaksanakan berdasar
kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Bila kesepakatan tidak
tercapai, penyelesaian PHK dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan
hubungan industrial.

Alasan PHK tersebut kemudian diperjelas lagi di pasal 154 A ayat 1. Salah satunya
pada poin J. Tertulis bahwa PHK dapat dilakukan jika pekerja atau buruh melakukan
pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan
(PP), atau perjanjian kerja bersama (PKB).

Poin tersebut jauh berbeda dengan UU Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini.
Yakni, sebelum PHK dilakukan, pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah
harus mengusahakan agar pemutusan tersebut tidak terjadi. Caranya, antara lain,

Page 304 of 336.