Page 173 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 173
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menaikkan UMP Jakarta 2022
sebesar 5,1 persen.
"Kami sampaikan bahwa Apindo akan melakukan upaya-upaya hukum, termasuk ke Pengadilan
Tata Usaha Negara ya terkait UMP," ujarnya dalam konpers virtual, Kamis (30/12).
Nurjaman menyatakan, gugatan tersebut dilakukan lantaran Gubernur Anies telah melanggar
regulasi Pengupahan yang berlaku saat ini, terutama Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu pasal 26 mengenai cara perhitungan upah minimum dan
pasal 27 mengenai Upah minimum propinsi.
"Jadi, InsyaAllah dalam waktu dekat kami akan melakukan upaya hukum melalui PTUN,"
tekannya.
Adapun, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menyatakan, Pemprov DKI Jakarta secara
sepihak melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tanpa memperhatikan pendapat dunia usaha,
khususnya APINDO DKI Jakarta yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah sebagai
unsur dunia usaha (pengusaha).
Dengan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tersebut maka upaya untuk mengembalikan prinsip Upah
Minimum sebagai Jaring Pengaman Sosial (JPS atau Social Safety Net) bagi pekerja pemula tanpa
pengalaman tidak terwujud dan kembali menjadi Upah Rata-rata sehingga penerapan Struktur
Skala Upah akan sulit dilakukan karena ruang/jarak antara UM dengan Upah diatas UM menjadi
kecil.
"Atas kondisi tersebut, APINDO menyayangkan keputusan Gubernur DKI Jakarta atas revisi
besaran UMP DKI," ungkapnya.
2 dari 2 halaman Anies Baswedan Terbitkan Kepgub Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang Upah Minimum Provinsi DKI
2022. Dalam keputusan tersebut Anies memutuskan upah minimum di Jakarta sebesar
Rp4.641.854.
"Menetapkan upah minimum provinsi DKI Jakarta 2022 Rp4.641.854 per bulan," demikian bunyi
diktum kesatu dari Kepgub yang diterima merdeka.com pada Senin (27/12).
Nilai upah tersebut berlaku sejak 1 Januari 2022 dan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja
kurang dari 1 tahun.
Dalam Kepgub tersebut juga memutuskan agar pengusaha wajib menyusun dan menerapkan
struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan
produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja lebih dari 1 tahun.
Pada diktum ketiga, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari nilai yang ditetapkan.
Jika pengusaha membayar upah dari nilai yang telah ditetapkan akan diberikan sanksi.
"Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan," isi diktum keenam.
Advertisement [azz].
172
