Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JULI 2020
P. 146
Judul Serapan TKA Proyek Strategis Dinilai Sesuai Dengan UU
Ketenagakerjaan
Nama Media bisnis.com
Newstrend Kedatangan TKA Asal China
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20200727/12/1271774/serapan-tka-
proyek-strategis-dinilai-sesuai-dengan-uu-ketenagakerjaan
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2020-07-27 19:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Proyek-proyek
strategis pemerintah, termasuk kereta api cepat Jakarta-Bandung ini pengawasannya ketat.
Jadi, dipastikan penyerapan TKA akan sesuai dengan aturan yang berlaku
neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)) Fenomena yang
terjadi kan banyak TKA tanpa keahlian khusus yang masuk untuk mengerjakan proyek strategis
pemerintah. Ini jadi persoalan. Pasalnya, TKA yang diperbolehkan masuk hanyalah yang
memiliki keahlian khusus
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)) Kalau TKA
tanpa keahlian khusus diserap tidak sesuai dengan aturan, maka akan ada kecemburuan dari
pekerja lokal
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)) Ada tim pengawas yang melakukan
kontrol, Tim Pengendali Orang Asing. Jadi mereka yang terus melakukan pengawasan
penggunaan TKA dan memastikan apakah sesuai kebutuhan
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut saat ini ada 2.000 tenaga kerja asing (TKA)
China di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Sisanya tenaga kerja Indonesia
sebanyak 10 ribu orang. Dia memastikan bahwa TKA China di proyek tersebut merupakan
tenaga kerja dengan skill atau keterampilan tinggi.
SERAPAN TKA PROYEK STRATEGIS DINILAI SESUAI DENGAN UU
KETENAGAKERJAAN
, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai
penyerapan tenaga kerja asing ( TKA ) dalam proyek strategis pemerintah tidak akan
melenceng dari ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .
145
