Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 15
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menepis anggapan kalau upah minimum kabupaten/kota
(UMK) dihapuskan di UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR. Ia meluruskan kalau memang
ada beberapa perubahan dalam aturan skema pengupahan di Omnibus Law Cipta Kerja . Namun
dia menegaskan, ketentuan UMK tetap masih berlaku.
APA BENAR UMK DIHAPUS? INI PENJELASAN MENAKER
JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menepis anggapan kalau upah minimum
kabupaten/kota (UMK) dihapuskan di UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR. Ia
meluruskan kalau memang ada beberapa perubahan dalam aturan skema pengupahan di
Omnibus Law Cipta Kerja . Namun dia menegaskan, ketentuan UMK tetap masih berlaku.
"Ada penegasan dalam variabel dan formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan
pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Selain itu juga ketentuan upah minimum kabupaten
kota tetap dipertahankan," tegas Ida dalam keterangannya, Rabu (7/10/2020).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengklaim, UU Cipta Kerja justru memberikan
kepastian dalam skema pengupahan, salah satunya terkait penangguhan upah oleh perusahaan
lalu pengupahan di sektor UMKM. "Dengan adanya kejelasan dalam konsep upah minimum di
UU Cipta Kerja menghapus ketentuan penangguhan pembayaran upah minimum yang tidak
diatur di UU Ketenagakerjaan," terang Ida.
"Ini dalam rangka memperkuat perlindungan upah dan tingkatkan sektir UMKM. UU Cipta Kerja
juga mengatur ketentuan upah bagi sektor UMKM," kata dia lagi.
Menurut dia, pasal-pasal yang ada di UU Cipta Kerja justru melengkapi dan lebih menjamin
skema pengupahan dari sisi pekerja. "UU Cipta Kerja juga tetap mengatur hak-hak dan
perlindungan upah bagi pekerja sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 maupun
PP Nomor 78 Tahun 2015," ucap Ida.
Sebagai informasi, Ketentuan UMK dan UMSK diatur di Pasal 89 UU Ketenagakerjaan Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Upah minimum sebagai dimaksud dalam Pasal 88 ayat
(3) huruf a dapat terdiri dari atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau
kabupaten/kota, upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota,"
bunyi Pasal 89 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.
Pasal 89 juga menyatakan bahwa upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup
layak. Selain itu, upah minimum juga ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan
rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi/bupati/wali kota. Adapun komponen serta
pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak, diatur dengan keputusan menteri.
Sementara di UU Cipta Kerja, Pasal 89 UU Ketenagakerjaan dihapus.
Namun Pemerintah dan DPR menambahkan 5 pasal yakni Pasal 88A, 88B, 88C, 88D dan 88E di
undang-undang yang menuai polemik itu. Pada Ayat (1) Pasal 88C tertulis bahwa gubernur wajib
menetapkan upah minimum provinsi. "Gubernur dapat menetapkan upah minimum
kabupaten/kota dengan syarat tertentu," isi dari ayat (2) Pasal 88C.
Selain itu, upah minimum yang ditentukan oleh gubernur harus berdasarkan kondisi ekonomi
dan ketenagakerjaan. Tak hanya itu, syarat tertentu pengaturan upah minimum juga
mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten/kota yang
bersangkutan.
14
