Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 13
(Dewi mempersilakan semua pihak melakukan upaya Judicial Review atau uji materi ke
Mahkamah Konstitusi (MK), jika memang setelah dibaca dan dipahami ternyata ada pasal yang
tidak sesuai dalam UU tersebut. Menurut Dewi, hal itu lebih konstitusional.
"Jika ada yang tidak pas, maka para pihak bisa melakukan judicial review, tempuh jalur hukum
dan konstitusional," ucapnya.
Dewi pun menjelaskan isi di dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja sebenarnya bukan hanya
meliputi ketenagakerjaan saja. Melainkan, ada poin-poin yang berkaitan dengan sektor energi
sumber daya dan mineral (ESDM), pertanian, perikanan, kehutanan, hingga koperasi.
"Omnibus Law UU tersebut dibahas oleh panja baleg yang anggotanya dari semua fraksi dengan
jumlah proporsional dan isinya tidak hanya tentang ketenagakerjaan. Isinya berbagai sektor
mulai ESDM, pertanian, perikanan, kehutanan, koperasi, bumdes, dan lain-lain," pungkasnya.
(Sekadar informasi, serikat buruh dan mahasiswa berencana menggelar aksi demonstrasi secara
masif di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2020. Aksi itu untuk menuntut pemerintah membatalkan
Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan menjadi UU.
(kri).
12
