Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

"Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari
upah minimum provinsi," isi ayat (5) masih dalam pasal yang sama pada Omnibus Law.
Penetapan upah minimum berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, pemerintah
daerah harus menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang
statistik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum akan diatur dengan
peraturan pemerintah. Sebelumnya, buruh menyatakan menggelar aksi mogok kerja pada 6-8
Oktober 2020. Para pekerja menyerukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja terutama pada
klaster Ketenagakerjaan. Ida jugaa meminta kepada sejumlah elemen serikat buruh untuk
membatalkan aksi Mogok Nasional Oktober 2020. Gerakan tersebut merupakan respon buruh
yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR.

"Terkait rencana teman-teman (buruh) yang akan melakukan mogok nasional, saya minta
dipikirkan lagi dengan tenang karena situasi yang jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan
dan untuk berkumpul, menjaga jarak karena pandemi Covid-19 masih tinggi dan belum ada
vaksinnya sampai sekarang," kata Ida.
Ia mengklaim, pihaknya membuka diri untuk berdialog dengan serikat buruh yang masih
menolak pasal-pasal di UU Cipta Kerja. Kata dia, dialog lebih diutamakan ketimbang aksi turun
ke jalan. "Banyak aspirasi teman-teman yang kita sudah akomodir seperti PKWT, outsourcing,
syarat PHK. Semua masih tetap mengacu pada UU lama UU Nomor 13 Tahun 2003. Soal upah
juga masih kita akomodir dengan adanya upah minimum kabupaten kota," ucap Ida.

Dia menegaskan, aksi mogok nasional sangat berisiko jadi klaster baru penyebaran pandemi dan
justru bisa membahayakan keluarga peserta aksi. "Karena sudah diakomodir, menurut saya jadi
tidak relevan. Lupakan rencana itu, saya ajak kita tidak mengambil risiko yang bisa
membahayakan kita semua. Istri, suami, dan anak-anak juga harus tetap dijaga agar sehat,"
tegas Ida.

Ia menuturkan, proses pembuatan draf RUU Cipta Kerja hingga disahkan menjadi UU Cipta Kerja
sudah melalui proses yang panjang. Kemnaker membuka diri bagi serikat buruh yang datang
untuk berdialog langsung. "Saya ahak duduk bareng dengan semangat melindungi bagi yang
sudah bekerja dan memberi pekerjaan bagi yang masih menganggur. Saya tunggu kehadiran di
meja dialog," ucap Ida.

"Kita bisa menemukan jalan tengah yang menenangkan kita semua. Kita semua berupaya
menyalakan lilin, bukan kegelapan," tambah dia.

(Sumber: /Elsa Catriana | Editor: Bambang P. Jatmiko).

15