Page 224 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Sementara, belum terdengar rencana uji materi dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonasia (KSPSI) Andi Gani Nena VVeadan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Kedua tokoh ini dipanggil menemui Prasiden Joko Widodo pada
Senin (5/10).

UU Ciptaker dibahas dalam waktu yang relatif singkat di DPR. Pembahasan yang dimulai pada
April, pungkas dengan pengesahan pada Selasa (5/10). UU tersebut meliputi 15 bab dan 185
pasal serta merevisi 76 undang-undang. Presiden Joko Widodo menyatakan, regulasi om-jiibus
law yang mencakup banyak sektor itu penting untuk menumbuhkan investasi.

Sejak dilayangkan oleh pemerintah pada Februari lalu, draf rancangan regulasi tersebut
mengalami sejumlah perubahan saat disahkan menjadi UU, di antaranya terkait kemudahan
perizinan koperasi yang mulanya tak ada dalam draf awal.

Penelusuran Re^mblika atas draf akhir juga menemukan bahwa sebagian kewenangan
pemerintah daerah yang dihilangkan dalam draf awal kembali muncul, seperti kewenangan
terkait daerah otonom, kawasan strategis daerah, penataan tata mang, penerbitan amdal, dan
perizinan perkebunan.

Dalam hal ketenagakerjaan, sejumlah keberatan buruh diakomodasL Pasal terkait libur vang bisa
ditafsirkan hanya sehari dalam sepekan pada draf awal, misalnya, sudah dibenahi. Selain itu,
upah minimun kabupaten/kota juga batal dihapuskan.

Sementara, pasal soal pesangon kembali sasuai dengan UU Ketenagakerjaan. Perubahan Pasal
93 UU Ketenagakerjaan, yang dikhawatirkan menghapuskan cuti haid dan hamil bagi
perempuan, juga dibatalkan dalam draf akhir. Terlepas perbaikan-perbaikan itu, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengakui taksemua tuntutan buruh diakomodasi.

Soal lingkungan hidup, perusahaan kembali harus bertanggung jawab atas karhutla di lahan
mereka. Perlindungan wilayah adat serta pelibatan masyarakat dalam menerbitkan amdal juga
tetap ada. Sementara, pasal klaster pendidikan sebagian besar dihapuskan da-lam draf akhir.
Kendati demikian, pasal bahwa perizinan sektor pendidikan dilakukan melalui perizinan berusaha
tetap ada dan menimbulkan keberatan di kalangan pegiat pendidikan.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyatakan, DPR tak mempersoalkan jika ada pihak vang
ingin melakukan uji materi. "Diuji materi di MK bukan hanya ini. Jadi, tolong cek statistiknya,
saya punya data yang diuji di MK, undang-undang produk DPR dan pemerintah itu cukup banyak.
Jadi, bukan hanya ini," ujar Azis di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (6/10).

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian juga menyatakan, pemerintah
siap menghadapi uji materi UU Cipta Kerja. "Kalau ada yang merasa tidak puas, ya kati ada
mekanisme konstitusional, yaitu judicial review dan pemerintah siap menghadapi itu," kata
Donny, Senin (5/10). bowo

caption; AKSI MOGOK Massa dari serikat buruh melakukan konvoi dalam aksi mogok kerja
nasional di kawasan Industri Pulogadung, Jakarta. Selasa (6/10). Buruh melakukan aksi mogok
kerja pada 6-8 Oktober 2020 sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan omnibuslawRUU
Cipta Kerja yang dinilai akan berdampak pada lingkungan dan pekerja.

223