Page 222 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 222
Judul Utamakan Jalur Konstitusi
Nama Media Republika
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1
Jurnalis febrian adi saputro
Tanggal 2020-10-07 05:05:00
Ukuran 419x335mmk
Warna Warna
AD Value Rp 557.270.000
News Value Rp 5.572.700.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - None (None) kata Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi UII, Allan F Gani Wardhana.
Sejumlah pihak sejauh ini memang telah merencanakan uji materi ke MK terkait UU Ciptaker.
Dari kalangan pekerja, KonfederasiSerikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (KSP BUMN)
menyatakan, akan mengambil langkah tersebut. Demikian juga, dengan Konfederasi Serikat
Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengatakan, pekerja
bakal menggugat sejumlah pasal yang dinilai tak mengakomodasi tuntutan mereka. Selain itu,
proses pembahasan yang dinilai tertutup juga bakal digugat. Konsorsium Pembaruan Agraria
(KPA) juga menyatakan bakal melayangkan gugatan. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika
mengatakan, mereka akan menggugat pasal-pasal pertanahan dalam regulasi tersebut vang
dinilai bertentangan dengan . UUD 1945. Sementara, belum terdengar rencana uji materi dari
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonasia (KSPSI) Andi Gani Nena VVeadan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Kedua tokoh ini dipanggil
menemui Prasiden Joko Widodo pada Senin (5/10). UU Ciptaker dibahas dalam waktu yang relatif
singkat di DPR. Pembahasan yang dimulai pada April, pungkas dengan pengesahan pada Selasa
(5/10). UU tersebut meliputi 15 bab dan 185 pasal serta merevisi 76 undang-undang. Presiden
Joko Widodo menyatakan, regulasi om-jiibus law yang mencakup banyak sektor itu penting
untuk menumbuhkan investasi. Sejak dilayangkan oleh pemerintah pada Februari lalu, draf
rancangan regulasi tersebut mengalami sejumlah perubahan saat disahkan menjadi UU, di
antaranya terkait kemudahan perizinan koperasi yang mulanya tak ada dalam draf awal.
Penelusuran Re^mblika atas draf akhir juga menemukan bahwa sebagian kewenangan
pemerintah daerah yang dihilangkan dalam draf awal kembali muncul, seperti kewenangan
terkait daerah otonom, kawasan strategis daerah, penataan tata mang, penerbitan amdal, dan
perizinan perkebunan. Dalam hal ketenagakerjaan, sejumlah keberatan buruh diakomodasL
Pasal terkait libur vang bisa ditafsirkan hanya sehari dalam sepekan pada draf awal, misalnya,
sudah dibenahi. Selain itu, upah minimun kabupaten/kota juga batal dihapuskan. Sementara,
pasal soal pesangon kembali sasuai dengan UU Ketenagakerjaan. Perubahan Pasal 93 UU
Ketenagake 1jaan, yang dikhawatirkan menghapuskan cuti haid dan hamil bagi perempuan, juga
dibatalkan dalam draf akhir. Terlepas perbaikan-perbaikan itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziah mengakui taksemua tuntutan buruh diakomodasi. Soal lingkungan hidup, perusahaan
kembali harus bertanggung jawab atas karhutla di lahan mereka. Perlindungan wilayah adat
serta pelibatan masyarakat dalam menerbitkan amdal juga tetap ada. Sementara, pasal klaster
pendidikan sebagian besar dihapuskan da-lam draf akhir. Kendati demikian, pasal bahwa
221
