Page 218 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 218
"Pastinya saya tidak setuju. Ini bertentangan dengan aspirasi kami," ujarnya saat dihubungi
Tempo pada Selasa, 6 Oktober 2020.
Suara serupa juga disampaikan Griselda, pekerja sosial yang menyesalkan langkah DPR dalam
pengesahan UU Cipta Kerja yang dinilainya tidak transparan. Selain itu, proses pembahasan UU
tersebut selama ini tidak benar-benar mewakili ataupun melibatkan masyarakat.
"Minim transparansi dan partisipasi publik. Tiba-tiba sudah sah. Ini kan aneh," ujarnya.
Hal yang sama disoroti oleh Tam, seorang karyawan swasta yang menilai pengesahan UU Cipta
Kerja digarap secara terburu-buru. Itu menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR seakan hanya
mau menjejalkan agendanya tanpa berniat mendengarkan aspirasi rakyat. Menurutnya, hal itu
semakin diperjelas dengan upaya pencegahan demo buruh di Gedung DPR RI.
"Masa habis Omnibus Law disahkan Gedung DPR langsung di- lockdown ngehindarin demo. Ini
anti-kritik dan sepihak," ujarnya.
Proses cepat pembahasan hingga pengesahan UU Cipta Kerja yang kontroversial ini juga
dikomentari oleh Maya. Mahasiswa ini menilai bahwa upaya pemerintah itu tidak sesuai situasi
global saat ini. Menurutnya, di tengah pandemi Covid-19, seharusnya pemerintah tidak hanya
fokus menangani perekonomian negara, tetapi juga segera memperbaiki sektor kesehatan
publik.
"Anehnya, mengapa hanya reformasi struktural di sektor ekonomi, tapi tidak di sektor public
health ?" ujarnya.
ACHMAD HAMUDI ASSEGAF| TD
217
