Page 215 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 215
Di sisi lain, proses pembahasan RUU Cipta Kerja antara pemerintah dan DPR berjalan secara
transparan. Bahkan, untuk pertama kalinya pembahasan suatu RUU dilakukan secara terbuka
dan disiarkan melalui kanal-kanal media sosial yang tersedia. Hal ini dimaksudkan agar publik
dapat mengawal proses pembahasan RUU Cipta Kerja secara saksama.
Bisa dijelaskan tuntutan buruh yang telah termuat dalam UU Cipta Kerja ini?
UU Cipta Kerja tetap mengatur hak-hak dan perlindungan upah bagi pekerja/buruh sebagaimana
peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan selanjutnya akan diatur dalam peraturan
pemerintah yang baru. Terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan upah
minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Ketentuan mengenai upah minimum kabupaten/kota tetap dipertahankan. Dengan adanya kej-
elasan dalam konsep penetapan upah minimum dimaksud, maka UU Cipta ketentuan mengenai
penangguhan pembayaran upah minimum.
Di samping itu, dalam rangka memperkuat perlindungan upah bagi pekerja/buruh serta
meningkatkan pertumbuhan sektor Usaha Mikro dan Kecil, maka UU Cipta Kerja mengatur
ketentuan pengupahan bagi sektor Usaha Mikro dan Kecil.
Untuk bentuk perlindungan pekerjanya sendiri seperti apa?
UU Cipta Kerja tetap mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja/bunih dengan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja.
Di samping itu, UU Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi kepada
pekerja/buruh pada saat berakhirnya PKWT.
Syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja/buruh dalam kegiatan alih daya (outsourcing)
masih tetap dipertahankan. Bahkan, UU Cipta Kerja memasukkan prinsip pengalihan
perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya. Hal
ini sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011.
Tapi, ada anggapan bahwa UU ini membuat pekerja rentan terkena PHK?
Sangat prematur apabila secara tergesa-gesa kita menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja akan
rentan terhadap PHK pekerja/buruh. Padahal semangat yang dibangun dalam UU Cipta Kerja ini
justru untuk memperluas penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas perlindungan
bagi pekerja/buruh, utamanya perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK melalui
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
muh ma'arup/P-4
214
