Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

CIPTA KERJA BISA JADI ISU KAMPANYE

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang menimbulkan
gelombang unjuk rasa di berbagai daerah diperkirakan akan menjadi salah satu isu yang diangkat
oleh tim kampanye pasangan calon peserta Pilkada 2020 dalam menarik pemilih.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kumia Syah Putra menilai, isu terkait
UU Cipta Kerja bisa menjadi materi kampanye karena turut menentukan nasib banyak orang.
Meski begitu, menurut dia, isu tersebut tidak akan terlalu berpengaruh dalam menarik pemilih.

"Bagi partai politik, tentu ini menjadi materi kampanye, tetapi tidak akan banyak berpengaruh,
terutama di wilayah yang tidak miliki loyalitas partai politik," kata Dedi, saat dihubungi, Selasa
(6/10/2020).

Dia menjelaskan, unjuk rasa para buruh di tingkat nasional terjadi lantaran komunikasi politik
antara DPR dan pemerintah dengan masyarakat selama ini tidak terbangun dengan baik. Apabila
komunikasi berjalan dengan semestinya, kata dia, maka tidak akan ada protes dari publik.

"Persoalan mendasar karena DPR dan pemerintah gagal melaksanakan komunikasi publik,
sehingga aktivitas mereka seringkali tergambar sebagai aktivitas sepihak. Padahal, pemerintah
dan DPR seharusnya bekerja berdasarkan orientasi publik," katanya.

Menurut Dedi, hal itu pun berlaku dalam pembahasan RUU Cipta Kerja hingga akhirnya disahkan
menjadi undang-undang oleh DPR Bahkan, mosi tidak percaya kepada DPR dan pemerintah pun
digaungkan oleh beberapa elemen masyarakat.

"DPR terkesan bekerja tanpa memikirkan apa yang baik bagi publik, tetapi hanya baik bagi
korporasi. Itulah sebabnya mosi tdk percaya itu mengemuka," katanya.

Isu mengenai UU Cipta Kerja, terang dia, akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pilkada,
meski tidak akan signifikan. Pasalnya, isu tersebut hanya menarik bagi kalangan tertentu,
sementara banyak daerah yang menggelar pilkada memiliki pemilih tradisional.

"Isu Cipta Kerja sulit menyasar pemilih di wilayah tradisional, karena ada anggapan tidak
berdampak secara langsung. Hanya kelompok pemilih rasional yang punya ketertarikan mengkaji
sekaligus menolak," katanya.

Meski begitu, menurut Dedi, jika gelombang unjuk rasa kalangan buruh terus berlangsung maka
masyarakat luas pun bakal mengikuti isu tersebut.

Dengan demikian, kata Dedi, bukan tidak mungkin pilihan masyarakat ikut terpengaruh oleh
sikap pasangan calon terkait isu tersebut.(Hendro Husodo)***

211