Page 214 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 214
Judul Semangat Undang-undang Cipta Kerja Memperluas Lapangan Kerja
Nama Media Koran Jakarta
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg12
Jurnalis P-4
Tanggal 2020-10-07 05:07:00
Ukuran 125x329mmk
Warna Warna
AD Value Rp 50.750.000
News Value Rp 253.750.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja
menjadi Undang-undang (UU). UU tersebut bertujuan untuk memperlancar poses investasi di
Indonesia sehingga memperluas lapangan pekerjaan. Namun, banyak kalangan menyayangkan
bahkan menolak penge-sahaan RUU tersebut karena cenderung lebih memihak pengusaha atau
investor. Banyak poin-poin yang menjadi keresahan, terutama para buruh, antara lain
penggunaan satuan waktu dan upah minimum provinsi (UMP) dalam penentuan upah, hilangnya
pesangon, bahkan minimnya jaminanan keselamatan kerja bagi buruh atau pekerja.
SEMANGAT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja
menjadi Undang-undang (UU). UU tersebut bertujuan untuk memperlancar poses investasi di
Indonesia sehingga memperluas lapangan pekerjaan.
Namun, banyak kalangan menyayangkan bahkan menolak pengesahaan RUU tersebut karena
cenderung lebih memihak pengusaha atau investor. Banyak poin-poin yang menjadi keresahan,
terutama para buruh, antara lain penggunaan satuan waktu dan upah minimum provinsi (UMP)
dalam penentuan upah, hilangnya pesangon, bahkan minimnya jaminanan keselamatan kerja
bagi buruh atau pekerja.
Untuk mengupas terkait UU Cipta Kerja, Koran Jakarta mewawancarai Menteri Ketenagakerjaan,
Ida Fauziyah. Berikut petikan wawancaranya.
Bagaimana tanggapan Anda terkait masih adanya ketidakpuasan atas pengesahaan RUU Cipta
Kerja?
Pemerintah menyadari bahwa dalam proses penyusunan RUU Cipta Kerja terdapat perbedaan
pandangan pro-kontra. Perbedaan pandangan ini tentu saja merupakan hal yang wajar dalam
dinamika sosial dan demokrasi. Namun demikian, pada akhirnya pemerintah harus memutuskan
dan menyiapkan draf yang akan dibahas bersama DPR.
213
