Page 223 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

perizinan sektor pendidikan dilakukan melalui perizinan berusaha tetap ada dan menimbulkan
keberatan di kalangan pegiat pendidikan. Wakil Ketua DPR RI Azis Syam-suddin menyatakan,
DPR tak mempersoalkan jika ada pihak vang ingin melakukan uji materi

Ringkasan

Gelombang penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) teijadi selepas
disahkan oleh DPR pada Selasa (6/10). Sejumlah pihak menyarankan keberatan terhadap pasal-
pasal dalam regulasi sapu jagat tersebut disalurkan secara konstitusional melalui uji materi ke
Mahkamah Konstitusi (MK). 'Tidak harus beramai-ramai. Karena, kita masih dalam suasana
pandemi," kata Ketua PW Muhammadiyah Sumatra Barat Shofwan Karim kepada Republikci,
Selasa (6/10). Menurut dia, situasi pandemi Covid-19 yang belum berakhir akan berbahaya
kepada para peserta unjuk rasa.

UTAMAKAN JALUR KONSTITUSI

JAKARTA --- Gelombang penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) teijadi
selepas disahkan oleh DPR pada Selasa (6/io). Sejumlah pihak menyarankan keberatan terhadap
pasal-pasal dalam regulasi sapu jagat tersebut disalurkan secara konstitusional melalui uji materi
ke Mahkamah Konstitusi (MK).
'Tidak harus beramai-ramai. Karena, kita masih dalam suasana pandemi," kata Ketua PW
Muhammadiyah Sumatra Barat Shofwan Karim kepada Republikci, Selasa (6/io). Menurut dia,
situasi pandemi Covid-19 yang belum berakhir akan berbahaya kepada para peserta unjuk rasa.

Ia mencontohkan, pihak PP Muhammadiyah sudah menemui anggota DPR untuk menyampaikan
keberatan atas regulasi tersebut. Selain itu, ia juga mendukung rencana dari sejumlah ormas
dan individu untuk mengajukan judicial review alias uji materi ke M K. Rencana menggugat ke
MK ini, menurut dia, juga lebih baik karena tidak harus mengumpulkan orang banyak.

Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) menilai,
kekecewaan terhadap pengasahan RUU Ciptaker lebih pada proses legislasi di Indonesia,
terutama karena sejak awal masyarakat terkesan tak diajak berpartisipasi.

"Secara konstitusional menjegal RUU Omnibus Law Cipta Kerja dapat dilakukan melalui uji formal
dan uji materiel ke Mahkamah Konstitusi, atau mendesak presiden mengeluarkan perppu
membatalkan berlakunya UU Omnibus Law Cipta Kerja," kata Direktur Pusat Studi Hukum
Konstitusi UII, Allan F Gani Wardhana.

Sejumlah pihak sejauh ini memang telah merencanakan uji materi ke MK terkait UU Ciptaker.
Dari kalangan pekerja, KonfederasiSerikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (KSP BUMN)
menyatakan, akan mengambil langkah tersebut. Demikian juga, dengan Konfederasi Serikat
Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengatakan, pekerja bakal menggugat sejumlah pasal yang
dinilai tak mengakomodasi tuntutan mereka. Selain itu, proses pembahasan yang dinilai tertutup
juga bakal digugat.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga menyatakan bakal melayangkan gugatan. Sekretaris
Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan, mereka akan menggugat pasal-pasal pertanahan dalam
regulasi tersebut vang dinilai bertentangan dengan

UUD 1945.
222