Page 992 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 992
Judul KSPI sebut instruksi pembatalan mogok nasional hoaks
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/kspi-sebut-instruksi-pembatalan-
mogok-nasional-hoaks
Jurnalis Vendy Yhulia Susanto
Tanggal 2020-10-06 09:05:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Kahar S. Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media, Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia) Kami sampaikan, bahwa surat tersebut adalah hoax. Tidak benar. Sikap KSPI
tidak berubah. Tetap melakukan mogok nasional, sebagai bentuk protes terhadap disahkannya
omnibus law Cipta Kerja
neutral - Kahar S. Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media, Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia) Perkiraan awal 2 juta buruh (melakukan mogok nasional)
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami
lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang
Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
Ringkasan
Kahar S. Cahyono, Ketua Departemen Komunikasi dan Media, Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) menyebutkan, dari semalam, beredar surat KSPI terkait dengan pembatalan
aksi mogok nasional yang akan dilakukan pada tanggal 6, 7, 8 Oktober 2020.
KSPI SEBUT INSTRUKSI PEMBATALAN MOGOK NASIONAL HOAKS
JAKARTA . Kahar S. Cahyono, Ketua Departemen Komunikasi dan Media, Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) menyebutkan, dari semalam, beredar surat KSPI terkait dengan
pembatalan aksi mogok nasional yang akan dilakukan pada tanggal 6, 7, 8 Oktober 2020.
"Kami sampaikan, bahwa surat tersebut adalah hoax. Tidak benar. Sikap KSPI tidak berubah.
Tetap melakukan mogok nasional, sebagai bentuk protes terhadap disahkannya omnibus law
Cipta Kerja," kata Kahar ketika dikonfirmasi, Selasa (6/10).Menurut KSPI, hal ini adalah upaya
untuk melemahkan aksi penolakan omnibus law. KSPI juga menghimbau kepada buruh
Indonesia dan elemen masyarakat yang lain untuk mengabaikan surat tersebut.
991
