Page 38 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JULI 2020
P. 38
Judul RUU Cipta Kerja Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Nama Media rri.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://rri.co.id/ekonomi/873125/ruu-cipta-kerja-dorong-
pertumbuhan-ekonomi
Jurnalis Syarif Hasan Salampessy
Tanggal 2020-07-24 00:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Sofyan Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN)) Jika ekonomi kita dapat bertumbuh 6-8 persen maka mampu menyerap 7 juta
tenaga kerja sehingga tenaga kerja kita tidak perlu bekerja keluar negeri, meninggalkan
keluarga mereka
negative - Sofyan A. Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN)) Tidak hanya itu saja, lima tahun yang lalu banyak daerah di luar Pulau Jawa sering
terkena mati listrik. Hal ini diakibatkan karena sulitnya pemerintah membangun pembangkit
listrik, yang disebabkan oleh banyaknya perizinan
negative - Sofyan A. Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN)) Saya menyadari ada banyak pihak di masyarakat yang masih belum setuju dengan
RUU ini, namun kami akan terus sosialisasikan RUU ini sehingga manfaat yang ada di dalamnya
disampaikan
neutral - Yagus Suyadi (Kepala Biro Hukum Kementerian ATR/BPN) Omnibus law memang
merupakan metode dalam sistem hukum angloxason. Ini merupakan terobosan. Memang di
negara kita dikenal simplifikasi hukum namun ini belum cukup dalam melakukan
penyederhanaan peraturan perundang-undangan
positive - Ali Gufron (Rektor Universitas Trisakti) Yang penting, memang perlu memberikan
sosialisasi maksimal kepada masyarakat, sehingga apa yang termuat dalam RUU Cipta Kerja ini
oleh setiap masyarakat dan menghilangkan anggapan bahwa RUU ini hanya menguntungkan
pengusaha saja
neutral - Arie Sukanti Hutagalung (Ketua Pusat Studi Agraria Universitas Trisakti) Salah satunya
adalah mengenai pembentukan bank tanah serta penguatan hak pengelolaan, yang termuat
dalam RUU Pertanahan. Selain hal tersebut ada juga pemberian Hak Ruang Atas Tanah dan
Ruang Bawah Tanah
37