Page 39 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JULI 2020
P. 39
Ringkasan
Selama lima tahun terakhir, Indonesia selalu berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi di angka
5 persen. Namun, hal itu belum cukup untuk menjamin serapan kerja guna menekan
pengangguran yang berjumlah 7,05 juta orang.
Stagnasi yang terjadi mengakibatkan adanya pengangguran karena pertumbuhan ekonomi 5
persen dianggap belum cukup menyediakan lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.
Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini, di mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan menurun
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
RUU CIPTA KERJA DORONG PERTUMBUHAN EKONOMI
Jakarta: Selama lima tahun terakhir, Indonesia selalu berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi
di angka 5 persen. Namun, hal itu belum cukup untuk menjamin serapan kerja guna menekan
pengangguran yang berjumlah 7,05 juta orang.
Stagnasi yang terjadi mengakibatkan adanya pengangguran karena pertumbuhan ekonomi 5
persen dianggap belum cukup menyediakan lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.
Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini, di mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan menurun
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil
mengatakan bahwa pada era orde baru, ekonomi Indonesia pernah tumbuh hingga 8 persen.
"Jika ekonomi kita dapat bertumbuh 6-8 persen maka mampu menyerap 7 juta tenaga kerja
sehingga tenaga kerja kita tidak perlu bekerja keluar negeri, meninggalkan keluarga mereka,"
kata Sofyan Djalil, Kamis (23/7/2020).
Lebih lanjut, kemudahan dalam berinvestasi juga menjadi sorotan pemerintah. Banyak
pengusaha muda yang kreatif sulit memulai dan mengembangkan usaha mereka karena
terbentur regulasi. Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, regulasi di Indonesia sangat banyak yang
akhirnya mempersulit para pengusaha kreatif.
"Tidak hanya itu saja, lima tahun yang lalu banyak daerah di luar Pulau Jawa sering terkena
mati listrik. Hal ini diakibatkan karena sulitnya pemerintah membangun pembangkit listrik, yang
disebabkan oleh banyaknya perizinan," ujar Sofyan.
Saat ini, terdapat 8.451 peraturan di tingkat pusat dan 15.965 peraturan daerah. Untuk itu
pemerintah menggagas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau RUU CK. RUU ini akan
menyederhanakan 79 peraturan perundang-undangan serta kurang lebih 1.200 pasal melalui
metode omnibus law.
"Saya menyadari ada banyak pihak di masyarakat yang masih belum setuju dengan RUU ini,
namun kami akan terus sosialisasikan RUU ini sehingga manfaat yang ada di dalamnya
disampaikan," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Kepala Biro Hukum Kementerian ATR/BPN, Yagus Suyadi dalam kesempatan yang sama
mengatakan bahwa omnibus law adalah sebuah metode atau teknik yang digunakan untuk
mengganti dan/atau mencabut Undang-Undang, atau beberapa ketentuan dalam Undang-
Undang yang diatur ulang dalam satu Undang-Undang.
38
