Page 51 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JULI 2020

"Omnibus law/RUU Cipta Kerja juga berpotensi merugikan petani karena justru mendorong
impor bahan pangan dan monopoli unit usaha bidang ekspor bibit unggul tanaman. Karena itu
omnibus law melanggar UUD 1945," katanya.

Dalam aksi tersebut, para demonstran sempat adu mulut dengan Wakil Ketua DPRD Sumut
Rahmansyah Sibarani. Perdebatan terjadi karena mahasiswa mendesak DPRD Sumut
menyatakan sikap menolak atau menyetujui RUU Omnibus Law (Cipta Kerja).

Menanggapi ini, Rahmansyah mengatakan aspirasi mereka akan disampaikan ke DPR, namun
sikap DPRD Sumut baru akan ditentukan saat paripurna. "Saya terikat aturan, kalau soal sikap
secara lembaga harus lewat paripurna," kata Rahmansyah.

Massa mahasiswa pun meminta tanggapan Rahmansyah soal itu, namun Rahmansyah kembali
menyatakan sikapnya tidak bisa menjawab secara pribadi. Karena kesal mahasiswa melanjutkan
aksinya dengan membakar ban dan memblokade jalan di depan gedung DPRD Sumut.

Mahasiswa merasa kecewa dengan politisi Partai NasDem tersebut lantaran tidak memberikan
pernyataan sikap. "Bos, saya ini dulu juga aktivis. Saya bilang aspirasi kawan-kawan mahasiswa
akan langsung kami kirim," kata Rahmansyah.

Rahmansyah menegaskan posisinya tidak bisa menyatakan sikap. Mahasiswa pun kembali
mencecar dan mencontohkan DPRD di Yogyakarta berani menyatakan sikap. Karena saling
ngotot Rahmansyah pun meninggalkan massa aksi.

Kesal dengan sikap anggota DPRD Sumut tersebut, mahasiswa kembali melanjutkan aksinya
dengan membakar ban dan kemudian melanjutkan aksi depan Kantor Pos Medan. Di pusat kota
Medan tersebut mahasiswa juga meneriakkan penolakan terhadap Omnibus law.

50