Page 52 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JULI 2020
P. 52
Judul Indonesia dan Qatar Matangkan Kerja Sama Ketenagakerjaan
Nama Media bisnis.com
Newstrend Kerjasama Indonesia dan Qatar
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20200723/12/1270505/indonesia-
dan-qatar-matangkan-kerja-sama-ketenagakerjaan
Jurnalis Iim Fathimah Timorria
Tanggal 2020-07-23 22:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Qatar tengah
mematangkan rencana kerja sama di bidang ketenagakerjaan khususnya untuk penempatan
tenaga kerja terampil Indonesia di Qatar.
INDONESIA DAN QATAR MATANGKAN KERJA SAMA KETENAGAKERJAAN
, JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Qatar mematangkan rencana kerja sama di
bidang ketenagakerjaan.
Kerja sama ini meliputi berbagai hal, khususnya penempatan tenaga kerja terampil Indonesia
di Qatar, perluasan program pemagangan SDM Indonesia, dan peluang investasi di bidang
pelatihan vokasi di Indonesia.
Adapun, pembahasan dilakukan melalui video conference , di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu
(22/7/2020) malam.
Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Budi Hartawan
mengatakan, pandemi Covid-19 memberikan tantangan bagi kerja sama internasional. Meski
demikian, kondisi ini tidak lantas mengurangi semangat untuk melanjutkan kerja bersama dalam
di antara kedua negara.
"Saya percaya bahwa kemitraan dan solidaritas kita merupakan kunci utama untuk bangkit
kembali dan menjadi lebih baik pasca pandemi Covid-19 ini," kata Budi dalam keterangan resmi,
Kamis (23/7/2020).
Menurut Budi, pemerintah Indonesia terus meningkatkan perlindungan bagi warga negara
Indonesia (termasuk PMI) dan meningkatkan kerangka regulasinya.
Indonesia disebutnya hanya akan melakukan penempatan PMI apabila negara penempatan
memiliki kerangka hukum yang menjamin perlindungan pekerja asing di negara tersebut.
Indonesia telah memiliki kesepakatan bilateral dengan negara penempatan yang menjamin
perlindungan PMI.
51
