Page 57 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JULI 2020
P. 57
Ringkasan
Dalam upaya memberikan pelindungan dan pemenuhan hak kepada penyandang disabilitas,
Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani Nota Kesepahaman bersama dengan
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang pelatihan kerja dan penempatan tenaga
kerja penyandang disabilitas pada BUMN.
Penandatangan komitmen bersama tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan,
Ida Fauziyah dan Menteri BUMN, Erick Thohir di Ruang Tridharma Kementerian
Ketenagakerjaan, Jakarta, hari Rabu (22/7/2020).
KEMNAKER-KEMENTERIAN BUMN SEPAKAT PEKERJAKAN PENYANDANG
DISABILITAS
Dalam upaya memberikan pelindungan dan pemenuhan hak kepada penyandang disabilitas,
Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani Nota Kesepahaman bersama dengan
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang pelatihan kerja dan penempatan tenaga
kerja penyandang disabilitas pada BUMN.
Penandatangan komitmen bersama tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan,
Ida Fauziyah dan Menteri BUMN, Erick Thohir di Ruang Tridharma Kementerian
Ketenagakerjaan, Jakarta, hari Rabu (22/7/2020).
Dalam sambutannya, Menaker Ida Fauziyah menyampaikan, sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun
2016, khususnya terkait Pasal 53 ayat (1), di mana Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan
Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen
Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
"Kami mengajak bergandengan tangan terutama temen-temen BUMN dan pimpinan perusahaan
BUMN menandatangani komitmen bersama berikutnya. Kalau sekarang dengan Menteri BUMN,
berikutnya ditindaklanjuti oleh seluruh perusahaan yang dikelola Kementerian BUMN," kata
Menaker Ida.
Dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini, Menaker Ida berharap BUMN mempekerjakan dan
terus memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas sebagai wujud pemenuhan hak
untuk membuktikan peran dan partisipasinya dalam pembangunan sesuai dengan potensi dan
kemampuannya.
"Kami tak henti-hentinya mengingatkan Kementerian/Lembaga, BUMN, Pemda untuk
merealisasi UU Nomor 8 Tahun 2016. Kalau belum sampai 2 persen, mohon didorong agar
sampai terpenuhi 2 persen," ujarnya.
Menaker Ida memberikan apresiasi kepada perusahaan BUMN yang telah banyak memberikan
kesempatan mempekerjakan penyandang disabilitas. Meski kondisi pandemi, dengan pasar
kerja terbatas dan banyaknya pekerja dirumahkan, diharapkan bisa memenuhi 2 persen. "Tetapi
tetap mengingatkan komitmen itu penting untuk direalisasikan," ujarnya.
Penyandang disabilitas, Muktadin Mustafa, yang kini bekerja di Kemnaker berharap BUMN dan
K/L lainnya juga mendukung untuk mempekerjakan dan memberikan kesempatan lebih luas
kepada penyandang disabilitas seperti dirinya. "Fasilitas sudah ada ada, BUMN dan K/L
mendukung, sudah saatnya kita bisa sukses," katanya Selama bekerja di Kemnaker, Muktadin
mengaku fasilitas kerja yang diberikan sangat mendukung dan pekerjaan yang diberikan tidak
menambah beban bagi dirinya. "Saya berterima kasih kepada Kemnaker yang telah membuka
kesempatan jalur PNS khusus bagi jalur disablitas. Sehingga teman-teman saya juga
berkesempatan," ujar pegawai Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(PPTKA) Kemnaker tersebut.
56
