Page 97 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JULI 2020
P. 97
ANGGOTA BALEG DPR SEBUT RUU CIPTA KERJA SIAPKAN JAMINAN KEHILANGAN
PEKERJAAN
Merdeka.com - Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, John Kennedy Azis menyebut
bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menyiapkan program jaminan kehilangan
pekerjaan sebagai komponen tambahan dalam pesangon untuk pegawai yang terkena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). John menegaskan, pesangon tidak dihapuskan dalam RUU
Cipta Kerja.
"Pekerja yang terkena PHK tetap mendapatkan kompensasi PHK berupa pesangon,
penghargaan masa kerja, kompensasi lainnya, dan menambahkan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) di samping program yang telah ada (Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK, Jaminan
Kematian/JKm, Jaminan Pensiun/JP, Jaminan Hari Tua/JHT," kata John dalam acara webinar di
Jakarta , Kamis (23/7).
John mengatakan, RUU Cipta Kerja tidak akan mengurangi perlindungan bagi pekerja yang
terkena PHK. Justru perlindungan terhadap pekerja yang terkena PHK akan ditambah
manfaatnya.
"Manfaat yang akan diterima bagi korban PHK yakni pemberian uang misal sekian bulan
ditanggung transportasi, kemudian pemberian pelatihan vokasi. Terakhir, manfaat dapat
diberikan dalam bentuk pemberian akses pekerjaan baru. Seluruh manfaat ini dapat diterima
pekerja yang terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP
Jamsostek)," katanya.
"Selain itu ada juga uang penghargaan lainnya yakni Sweetener sebagai tambahan di luar upah,
dan besarannya maksimal 5 kali Upah (sesuai) masa kerja. Diberikan 1 kali jangka waktu 1
tahun. Tidak berlaku bagi UMK," tambah John Kenedy.
1 dari 1 halaman Jawaban Tingginya Angkatan Kerja Menurut John, RUU Cipta Kerja
dibutuhkan untuk menjawab tingginya data angkatan kerja yang tidak/belum bekerja dan
bekerja tidak penuh. John menjelaskan angka pengangguran di Indonesia menyentuh 7,05 juta
orang.
"Angkatan kerja baru berjumlah 2,24 juta orang, setengah penganggur 8,14 Juta orang, pekerja
paruh waktu 28,41 juta orang. Totalnya ada 45,84 Juta orang (34,4 persen) angkatan kerja
bekerja tidak penuh," jelas Jhon.
Dengan RUU Cipta Kerja, kata John, penciptaan lapangan kerja berkualitas dan kesejahteraan
pekerja yang berkelanjutan akan terwujud.
"Ini akan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan visi Indonesia 2045.
[idr].
96
