Page 93 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JULI 2020
P. 93
MASIH SAJA BAHAS OMNIBUS LAW BAHKAN DI MASA RESES, DPR: KARENA
MASIH SANGAT PANJANG
Meski terus mendapat penolakan dari kalangan buruh dan mahasiswa, pemerintah dan masih
saja membahas Omnibus Law Rancangan Undang Undang Cipta Kerja.
Bahkan di masa reses sekalipun. Menanggapi ini Wakil Ketua Badan Legislasi Achmad Baidowi
menyebut rapat tetap dilakukan mengingat pembahasannya yang masih sangat panjang.
"Karena pada masa sidang-sidang kemarin banyak tersedot ke agenda lain," kata pria yang
akrab disapa Awiek, Kamis, 23 Juli 2020.
Awiek menyebut hanya ingin memanfaatkan waktu yang ada untuk membahas RUU inisiatif
pemerintahan Presiden Joko Widodo itu.
Menurut dia menggelar rapat saat masa reses tak masalah karena Baleg telah mengantongi
izin dari Pimpinan "Tak hanya Baleg yang mengantongi izin untuk menggelar rapat saat reses
. Banyak juga alat kelengkapan dewan (AKD) yang menggelar rapat-rapat ketika reses .
Pembahasan di masa reses yang terpenting dapat izin dari pimpinan," ujarnya.
Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan alasan pihaknya mengizinkan rapat RUU Cipta
Kerja di masa reses . Menuru Dasco rapat saat reses telah dibahas dan diputuskan dalam
Badan Musyawarah (Bamus). Bamus hanya memperbolehkan rapat terkait legislasi. Namun,
Bamus melarang AKD mengesahkan sesuatu saat reses .
"Dalam masa reses tidak boleh diadakan keputusan. Untuk menuju ke paripurna, hanya boleh
diadakan di masa sidang, kalau rapat-rapatnya boleh," kata Dasco.
Sementara itu sejumlah elemen masyarakat tetap meminta dan pemerintah menghentikan
pembahasan RUU Ciptaker karena dinilai merugikan buruh, petani, dan masyarakat hingga
merusak lingkungan hidup.
Sejumlah elemen buruh, mahasiswa, dan masyarakat bahkan telah melakukan aksi serentak di
sejumlah daerah pada 16 Juli lalu. Mereka berencana menggelar aksi yang lebih besar lagi
apabila dan pemerintah tak membatalkan RUU Ciptaker.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai pembahasan RUU
Ciptaker tak sesuai keinginan Jokowi. Menurutunya, jajaran menteri yang memfasilitasi
pembahasan rancangan beleid tersebut juga dinilai gagal menerjemahkan arahan presiden.
"Saya mengutip apa yang disampaikan Pak Jokowi ketika menunda omnibus law . Pertama,
dibuatlah RUU untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya, kedua presiden menyampaikan
tetap memberikan perlindungan kesejahteraan bagi pekerja," kata Said.
Konfederasi Serikat Buruh Internasional (International Trade Union Confederation/ITUC) Asia
Pasifik juga punya pendapat senada. Menurut mereka, pembahasan omnibus law tersebut
bertentangan dengan Konvensi ILO nomor 68 tahun 1998 yang telah diratifikasi Indonesia.***.
92
