Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2019
P. 87
Title MENAKER JADI PLT MENPORA, KOMISI X DPR INGATKAN SOAL EVALUASI
Media Name detik.com
Pub. Date 21 September 2019
https://news.detik.com/berita/4715324/menaker-jadi-plt-menpora-komisi- x-dpr-
Page/URL
ingatkan-soal-evaluasi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Menaker Hanif Dhakiri
untuk menjabat sebagai plt Menpora setelah Imam Nahrawi mengundurkan diri
karena terbelit urusan hukum di KPK. Sudah tepatkah seorang Menaker ditunjuk
untuk menangani urusan kepemudaan dan olahraga? "Kalau tepat atau tidak saya
kira Pak Jokowi ya yang menentukan kenapa latar belakangnya kenapa, karena
sebelumya juga kan menpora ini rata-rata bukan atlet, bukan ini, sehingga sama
kan considerannya, pertimbangannya dengan menpora-menpora sebelumnya," kata
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih, Jumat (20/9/2019) malam.
Meski demikian, Abdul Fikri Faqih mengapresiasi penunjukan plt di Kemenpora
setelah menteri yang bersangkutan menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait
dana hibah KONI. Dia mengatakan posisi Menpora memang sedianya tidak boleh
kosong dalam waktu lama.
"Hanya yang satu, kalau segera ditunjuk apakah itu plt atau interim, saya perlu
apresiasi karena itu berarti kan urusan keolahragaan, urusan pemerintah bidang
olahraga sudah langsung ada yang menangani, jadi tak boleh kemudian kosong
berlama-lama," ucap dia.
Jika merujuk prestasi olahraga Indonesia, Abdul Fikri Faqih menyebut perlu ada
pembenahan dari kementerian terkait, termasuk mitra-mitranya. Menurutnya,
prestasi bangsa di bidang olahraga selama ini lebih banyak karena peran
masyarakat atau umum, bukan pemerintah.
"Rata-rata kan disorot ini banyak aspek politiknya lebih tinggi daripada profesi
sehingga pembinaan prestasi olahraga kita ini kurang maksimal. Kemarin misalnya,
ada masyarakat bulutangkis itu menghentikan beasiswa saja kemudian gelagapan.
Artinya negara belum hadir di pembinaan atlet," sebut dia.
"Sekarang ini kenapa berprestasi segala macam ternyata kan pemangku
kepentingan yang disebut di dalam UU itu pemerintah, dalam hal ini pemerintah
pusat dan pemerintah daerah dan masyarakat, itu ternyata yang dominan malah
masyarakat. Ini kan berarti kita perlu evaluasi," imbuh Abdul Fikri.
Page 86 of 151.
