Page 100 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2021

"Itu harapan kami [UMP naik 10%]. Kenaikan 10% sesuai dengan survei KHL yang telah kita
lakukan, sesuai dengan kebutuhan para buruh, terutama selama masa pandemi ini. Pada masa
pandemi ini kan kebutuhan buruh juga mengalami kenaikan, harus beli masker, hand sanitizer,
dan juga vitamin. Makanya, kami berharap pemerintah memenuhi tuntutan kami," ujar Aulia
kepada Espos, Rabu (26/10/2021) lalu.

Kendati demikian, Aulia mengaku keinginan kaum pekerja atau buruh itu akan mengalami sedikit
hambatan. Hal ini menyusul formula penetapan UMP 2022 yang mengacu pada UU No. 11/2020
tentang Cipta Kerja dan PP No.36/2021 tentang Pengupahan.

"Kalau mengacu pada aturan itu, kenaikan UMP akan ditentukan berdasarkan pertumbuhan
ekonomi dan inflasi. Kalau seperti itu, jelas kita tidak akan mengalami kenaikan yang signifikan.
Apalagi, pertumbuhan ekonomi kan mengalami kontraksi. Kalaupun naik, prediksi kami sekitar 1
%-2 %. Itu enggak sesuai bagi buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari," jelasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 dan 2021, yang diolah Espos, Minggu
(31/10/2021), kenaikan UMK di Jateng 2021 rata-rata hanya mencapai 3,05 %. Angka tersebut
lebih rendah daripada kenaikan nilai pengeluaran per kapita di Jateng yang rata-rata mencapai
6,80% pada 2020. Sebagai catatan, penghitungan upah minimum 2021 seharusnya didasarkan
kondisi 2020.

Meski pada 2020 ekonomi Indonesia terkontraksi akibat pandemi, sebagian besar daerah di
Jateng mengalami kenaikan pengeluaran per kapita. Kenaikan pengeluaran tertinggi muncul di
Sragen, yakni 26,54% atau dari Rp879.103 pada 2019 menjadi Rpl.112.429 pada 2020.

Ada pula beberapa daerah yang mengalami penurunan pengeluaran per kapita, tetapi hanya
empat daerah. Keempat daerah itu adalah Banyumas (turun 2,06%), Blora (0,40%), Kota
Magelang (4,05%), dan Wonosobo (6,56%).

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng, Sakina
Rosellasari, mengatakan pihaknya akan segera membahas UMP

2022 dalam waktu dekat ini. "Sesuai regulasi [pengumuman UMP akan dilakukan] tanggal 21
November," jelas Sakina.

Menunggu BPS

Selain tidak sebanding kenaikan pengeluaran, UMP Jateng masih berada di bawah provinsi-
provinsi tetangga. UMP Jawa Barat dan Jawa Timur saat ini sudah berada di atas Rp 1.800.000,
sementara di Jateng masih Rpl.789.979. Sedangkan dari 35 kabupaten/ kota di Jateng, UMK
tertinggi ada di Kota Semarang, yakni Rp2.810.025. Sedangkan UMK terendah di Jateng ada di
Kabupaten Banjarnegara, yakni Rpl.805.000.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Klaten, Sukadi, berharap penetapan upah
minimum kabupaten (UMK) di Kabupaten Bersinar disesuaikan dengan hasil survei KHL. Sesuai
rencana, dewan pengupahan akan saling bertemu membahas kelanjutan pembahasan usulan
UMK dalam waktu dekat. Pada 2021, UMK di Klaten senilai Rp2.011.514,91.

"Di Klaten ini belum ada penetapan [UMK]. Kendala yang dihadapi bahwa Asosiasi Pengusaha
Indonesia [Apindo] atau yang dari kalangan pengusaha itu tidak terakreditasi di Kamar Dagang
Industri [Kadin]. Nantinya akan ada pertemuan [Dewan Pengupahan] dengan difasilitasi
polres/kodim. Dalam pekan-pekan ini akan sangat menentukan [menentukan usulan UMK]," kata
Ketua SPSI Klaten, Sukadi, Minggu (31/10/2021).

99