Page 96 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2021
P. 96

Pembimbing pemagangan adalah tenaga pelatihan yang bisa berasal dari pekerja yang kompeten
              dan  ditunjuk  oleh  penyelenggara  pemagangan  untuk  membimbing  peserta  pemagangan  di
              perusahaan.

              "Dalam proses pemanggangan, perusahaan yang memberikan program pemagangan harus ada
              mentor atau pendamping untuk memastikan proses transfer knowledge (pengetahuan), atau
              transfer peningkatan skill/kompetensi ini dipastikan berjalan dengan baik dan sesuai dengan
              harapan calon atau peserta magang ini," jelas Chairul.

              Lebih lanjut, unit pelatihan yang disebut di Pasal 3 -dijelaskan di Pasal 4- dapat merupakan milik
              perusahaan atau berdasarkan kerja sama dengan unit pelatihan milik perusahaan lain dan/atau
              lembaga pelatihan kerja (LPK). LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan
              yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

              Dijelaskan dalam Pasal 5, unit pelatihan harus memiliki susunan kepengurusan, pembimbing
              pemagangan  atau  instruktur,  dan  ruangan  teori  dan  praktik  simulasi.  Lebih  lanjut,  program
              pemagangan meliputi teori dan praktik simulasi dan praktik kerja di unit produksi perusahaan.

              Sarana  dan  prasarana  yang  harus  disediakan  perusahaan  yang  menyelenggarakan  magang,
              seperti dijelaskan dalam Pasal 6 terdiri atas ruang teori dan praktik simulasi, ruang praktik kerja,
              kelengkapan  alat  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  dan  buku  kegiatan  bagi  peserta
              pemagangan.

              Penyelenggaraan pemagangan, dijelaskan dalam Pasal 10, dilaksanakan atas dasar perjanjian
              pemagangan,  yang  memuat  hak  dan  kewajiban  peserta  pemagangan,  hak  dan  kewajiban
              penyelenggara pemagangan, program pemagangan, jangka waktu pemagangan, dan besaran
              uang saku.

              "Perjanjian  Pemagangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  10  harus  disahkan  oleh  Dinas
              Daerah Kabupaten/Kota setempat," bunyi Pasal 12.
              Dijelaskan Chairul, apabila perusahaan magang ini ada di beberapa kabupaten maka izinnya atau
              persetujuan  dari  Dinas  Bidang  Ketenagakerjaan  di  provinsi.  Lalu,  jika  perusahaan  yang
              melaksanakan  magang  ada  di  beberapa  provinsi  maka  perizinannya  melalui  Kementerian
              Ketenagakerjaan.
              "Sehingga disini tentunya apapun yang diperjanjikan antara peserta magang dan perusahaan
              yang memagangkan harus mendapat persetujuan atau telah dilaporkan di Dinas Tenaga Kerja
              yang telah mengetahui adanya pelaksanaan magang di perusahaan tertentu," tambah Chairul.

              kbc 10.





















                                                           95
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101