Page 97 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2021
P. 97

Judul               Perlindungan PMI dan Zero Unprosedural Migran Harus Berbasis Desa
                Nama Media          rri.co.id
                Newstrend           Perlindungan PMI
                Halaman/URL         https://rri.co.id/mataram/daerah/1243425/perlindungan-pmi-dan-zero-
                                    unprosedural-migran-harus-berbasis-desa
                Jurnalis            Hayatun Sofian
                Tanggal             2021-11-01 12:35:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Ditjen Binapenta
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)  berkomitmen  penuh  untuk  menangani  dan
              melindungi Pekerja Migran melalui program Zero Unprosedural Migran berbasis desa.



              PERLINDUNGAN PMI DAN ZERO UNPROSEDURAL MIGRAN HARUS BERBASIS DESA
              Mataram  :  Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)  berkomitmen  penuh  untuk
              menangani dan melindungi Pekerja Migran melalui program Zero Unprosedural Migran berbasis
              desa.

              "Kenapa harus berbasis dan mulai dari desa, sebab masalah utama yang menjadi korban PMI
              atau  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  selama  ini  kebanyakan  berasal  dari  pelosok-pelosok
              desa,"kata  Wakil  Gubernur  NTB  Dr.  Hj.  Sitti  Rohmi  Djalilah  saat  membuka  Rapat  Koordinasi
              Daerah Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, se - NTB dengan dunia kerja, Senin
              (1/11/2021) di Mataram.

              Menurut Wagub Ummi Rohmi, selama ini para agen atau perekrut tenaga kerja ilegal selalu
              beroperasi di desa-desa hingga dusun. Untuk memperdayai calon TKI yang masih polos dan
              minim informasi.
              "Segala  daya  dan  upaya  bahkan  bekerjasama  dengan  jaringannya  di  desa  tesebut,  mereka
              mengimingi  calon  TKI  untuk  bekerja  tanpa  uang  dan  syarat  macam-macam,"terang  Ummi
              Rohmi.

              Oleh sebab itu, melihat keadaan dilapangan seperti itu, kunci utamanya, semua pihak, mulai dari
              Provinsi,  Kabupaten/Kota,  dunia  kerja  hingga  pelosok  desa  bersinergi  memasifkan  dan
              mengefektifkan sosialisasi dan edukasi tentang menjadi tenaga kerja yang baik dan benar.

              "Memanfaatkan Posyandu Keluarga juga bisa untuk edukasi, apalagi sekarang hampir semua
              dusun di NTB memiliki Posyandu,"ajak cucu Pahlawan Nasional asal NTB ini.



                                                           96
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102