Page 98 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2021
P. 98
Selain itu, para PMI atau TKI termasuk pekerja lokal juga harus dibekali dengan kompetensi
yang baik. Memiliki skill dan ketrampilan yang mumpuni. Begitupun tentang pemahaman tentang
dunia kerja dan keselamatan serta kesehatan kerja.
"Termasuk membangun link dan match antara dunia usaha dan penyedia tenaga kerja, sehingga
penyedia tenaga kerja dapat mendistribusikan pekerja ke dunia usaha yang siap pakai dan
dibutuhkan,"pinta alumni ITS Surabaya NTB.
Semua komponen harus punya komitmen yang baik untuk mewujudkan Zero Unprosedural
Migran di NTB "Stop kita menonton dan membiarkan perdagangkan manusia melalui TKI,
masyarakat harus berani melapor,"tegas Ummi Rohmi.
Wagub juga menyampaikan apresiasi terhadap perusaan yang berkomitmen menerapkan K3 dan
Prokes, untuk dunia usaha dan tenaga kerjanya. Karena keselamatan dan kesehatan tenaga
kerja poin yang lebih utama dalam dunia kerja.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, menyampaikan bahwa
fokus rakor ada 3 pembahasan utama.
"Diantaranya Zero Unprosedural Migran, Sinergi antara Prov. Kabupaten/Kota dan dunia usaha
untuk mengangkat kembali indek ketenagakerjaan NTB dan tindak lanjut UU Cipta Kerja,"kata
Gede.
Dikatakan Gede bahwa Zero Unprosedural Migran ini menjadi kebutuhan mendesak yang harus
diselesaikan. Karena hal ini menjadi penyebab utama persoalan PMI diluar negeri.
Sesuai dengan data jumlah PMI NTB yang bekerja diluar negeri ada 251.000 orang. Ditahun
2020 NTB memberangkatkan PMI dengan 15 negara tujuan sebanyak 6.585 orang. Sedangkan
tahun 2021, ada 330 orang 15 negara penempatan.
Namun per September 2021 karena Pandemi jumlah PMI yang dipulangkan mencapai 21. 452
orang. Dari angka tersebut 9.184 orang PMI yang bermasalah.
Untuk itu pananganan dan edukasi dari tingkat desa hingga provinsi harus diperkuat. "Kami
sepakat bahwa pencegahan harus mulai dari hulu ke hilir dan peran kades jajarannya hingga
secara berjenjang didesa harus optimal," kata Gede.
Kegiatan ini juga dalam rangka implementasi Kesepakatan Bersama/MoU Gubernur dengan
Bupati/Walikota tentang peningkatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Zero
Unprosedural Migran.
97
