Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MARET 2020

menerapkan kebijakan. Salah satunya terkait rancangan undang-undang Omnibus
Las Cipta Lapangan Kerja yang saat ini masih dibahas.

Yunandar meminta pemerintah tidak terfokus kepada industri menengah besar
dalam menerapkan RUU tersebut. "Omnibus Law harus mendukung lahirnya
wirausaha baru," katanya.

Salah satunya dengan menyinergikan keberadaan industri menengah besar dengan
mikro dan kecil. Sebagai contoh, menurutnya komponen yang diperlukan industri
skala besar harus diproduksi oleh industri skala kecil menengah.

"Kalau sekarang tidak, bahan baku industri besar itu dari impor. Sehingga industri
kecil menengahnya tidak terangkat. Itu kalau betul Omnibus Law Cipta Kerja ini
untuk masyarakat," katanya.

Di tempat yang sama, Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian, Umar Juoro,
memastikan kehadiran Omnibus Lawa ini untuk meningkatkan pertumbuhan
perekonomian. Dia pun memastikan semangat RUU ini untuk lebih menyejahterakan
masyarakat.

"Kita ingin pertumbuhan ekonomi tinggi dengan pemerataan. Jadi tidak ada yang
dikorbankan, baik pekerja atau pengusaha," katanya.

Menurutnya juga, RUU Omnibus Law mencapai banyak aspek terutama
kesejahteraan yang berkeadilan. "Ini untuk menyinergikan semua unsur yang ada.
Lagian ini masih draft, belum jadi undang-undang," katanya.

Dia memastikan sebelum mengambil kebijakan terkait penetapan RUU ini, pihaknya
akan menampung berbagai aspirasi dari semua pihak. "Makanya saat ini kita
berdiskusi. Kami ingin dapat masukan dari semuanya," kata dia.

Rektor Unpad Rina Indiastuti menyebut pemberlakuan RUU ini harus dilandasi dasar
hukum yang jelas. "RUU ini dimensi hukumnya kuat, sebaiknya aspek hukumnya
tidak mementahkan yang ada. Harus ada kepastian hukum, rumah hukum yang
baik. Sehingga agenda bisa terawat dengan baik," katanya. (BY/OL-10).

Page 67 of 126.