Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MARET 2020
P. 69
Title MENKO AIRLANGGA: TAK ADA RESENTRALISASI DI RUU OMNIBUS LAW, HANYA
HARMONISASI ATURAN
Media Name merdeka.com
Pub. Date 05 Maret 2020
Page/URL https://www.merdeka.com/uang/menko-airlangga-tak-ada-resentralisasi-di -ruu-omnibus-
law-hanya-harmonisasi-aturan.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja
tidak akan melakukan resentralisasi persoalan administrasi investasi dari pemerintah
daerah ke instansi pusat.
Dia menjelaskan, RUU Omnibus Law diciptakan mengharmonisasi sejumlah
peraturan yang tumpang tindih. Salah satunya terkait perbedaan perizinan investasi
di pemerintah pusat dan daerah.
"Ini ditegaskan bahwa pemerintah tidak menarik resentralisasi, tapi yang disamakan
adalah norma standar prosedur dan kriteria (NSPK)," terang Airlangga dalam
Business Law Forum 2020 di Four Seasons Hotel, Jakarta , Kamis (5/3).
Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, dengan adanya NSPK ini nantinya
pihak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah akan memiliki norma, standar
prosedur, dan kriteria yang sama terkait persoalan investasi.
"NSPK ini didorong bahwa pemerintah pusat, pemda, kementerian itu mempunyai
NSPK yang sama. Dan yang ditarik adalah service level agreement-nya," sambung
dia.
Sebagai contoh, Airlangga menyebutkan pengurusan Izin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan (IPPKH) di tiap pemerintah provinsi yang kerap memiliki waktu penyelesaian
berbeda-beda.
"Kadang kadang sekarang IPPKH di suatu daerah dengan yg lain ada yang setahun,
dua tahun, tiga tahun. Nah ini semua sudah dimandatkan kepada Kepala BKPM
sehingga semua bisa dipermudah karena semua jadi one stop service," ujar dia.
Page 68 of 126.
