Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MARET 2020
P. 70
Satgas Nilai Wajar Buruh Kritik Omnibus Law Cipta Kerja Draf Rancangan Undang-
Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja sudah diserahkan ke DPR. Aturan 'sapu
jagat' itu langsung memantik polemik dari sejumlah buruh. Salah satu yang paling
disoroti adalah ketentuan pemberian pesangon.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Omnibus Law, Roslan Roeslani menilai wajar jika ada
sejumlah buruh yang merasa keberatan terhadap Rancangan Undang-Undang
(RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Pihaknya pun terus melakukan komunikasi kepada
para serikat kerja untuk sama-sama melihat sisi lain dari pada Omnibus Law
tersebut "Wajar (jika dikritik) dan sekarang bagaimana kita komunikasi untuk
menerangkan secara keseluruhan. Karena kalau dilihat sebagian-sebagian itu tidak
akan menggambarkan keseluruhan makna dan arti daripada omnibus ini," kata
Rosan dalam acara diskusi di Four Seasons Hotel, Jakarta, Kamis (5/3).
Rosan meminta agar para serikat buruh tidak hanya melihat Omnibus Law ini dari
satu sisi saja. Akan tetapi melihat keuntungan lain yang diatur dalam RUU Omnibus
Law tersebut.
"Kalau kita liat satu per satu, oh ini pesangonnya turun kalau berhenti di situ bakal
turun ya, tapi kalau kita liat lebih dalam lagi ini turun tetapi ada beberapa program
yang sangat baik dari pemerintah," kata dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana Sumber: Liputan6.com [idr].
Page 69 of 126.
