Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2020
P. 27
Title SIAP-SIAP, BURUH AKAN UNJUK RASA BESAR-BESARAN TOLAK RUU CIPTA KERJA
Media Name kontan.co.id
Pub. Date 18 Februari 2020
https://nasional.kontan.co.id/news/siap-siap-buruh-akan-unjuk-rasa-bes ar-besaran-tolak-
Page/URL
ruu-cipta-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bakal menggelar aksi unjuk rasa
besar-besaran demi menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta
Kerja. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut akan digelar
pada saat DPR RI melangsungkan rapat paripurna.
"Ketika Prolegnas sudah diterima, tapi dilanjutkan atau tidak pembahasan draf RUU,
itu (dilakukan) di rapat paripurna DPR. Saat itulah aksi besar-besaran anggota KSPI
di 24 provinsi akan terjadi," ujar Said dalam konferensi pers, Minggu (16/2/).
Kerja Aksi unjuk rasa itu akan dipusatkan di depan Gedung DPR MPR Senayan.
Bahkan, Said Iqbal berani menjamin bahwa buruh yang datang pada aksi unjuk rasa
itu akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan pada saat aksi unjuk rasa serupa,
20 Januari 2020 lalu.
"Serikat buruh lain pun akan bergabung, secara bergelombang datang ke gedung
DPR dan menyeluruh di Indonesia akan ada aksi besar-besaran," kata dia. Meski
demikian, Said Iqbal memastikan bahwa aksi unjuk rasa itu akan diselenggarakan
secara tertib.
Selain menggelar unjuk rasa, KSPI juga berencana mengajukan permohonan uji
materi Omnibus Law Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan gugatan warga
negara lantaran buruh merasa dirugikan dengan kebijakan pemerintah.
KSPI sendiri menolak Omnibus Law Cipta Kerja karena dianggap tidak memiliki tiga
prinsip yang diusung buruh. Ketiga hal itu adalah job security atau perlindungan
kerja, income security atau perlindungan terhadap pendapatan, serta social security
atau jaminan sosial terhadap pekerjaan.
Setidaknya, ada sembilan alasan spesifik mengapa mereka menolak Omnibus Law
Cipta Kerja. Kesembilan alasan itu, yakni hilangnya upah minimum, hilangnya
pesangon, penggunaan outsourcing yang bebas di semua jenis pekerjaan dan tak
berbatas waktu.
Kemudian, jam kerja eksploratif, penggunaan karyawan kontrak yang tidak terbatas,
penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dan PHK yang dipermudah. Selain itu,
hilangnya jaminan sosial bagi pekerja buruh khususnya kesehatan dan pensiun,
serta sanksi pidana terhadap perusahaan yang dihilangkan. (Deti Mega
Purnamasari)
Page 26 of 124.
