Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2020

Title OMNIBUS LAW UNTUK CIPTAKAN LAPANGAN KERJA BARU
Media Name republika.co.id
Pub. Date 18 Februari 2020
https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/20/02/18/q5vn7341 5-omnibus-
Page/URL
law-untuk-ciptakan-lapangan-kerja-baru
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) secara umum memberikan dampak
positif bagi sektor perekonomian Tanah Air. Pengamat perpajakan Yustinus
Prastowo mengatakan, idealnya, RUU yang mencakup revisi 79 undang-undang dan
terdiri atas 1.244 pasal ini, diharapkan bisa menarik investor untuk lebih tertarik
masuk ke Indonesia sehingga bisa meningkatkan lapangan kerja baru.

"Semua pihak terkait harus bisa duduk bersama, guna mencari solusi dan titik
tengah yang bisa menyeimbangkan antara kepentingan investasi dan dunia usaha,"
katanya, Selasa 18 Februari 2020.

Terkait sejumlah kritik atas draf RUU itu, Yustinus mengatakan, tidak semua
subtansi dalam RUU ini merugikan buruh. Masalahnya, ketertutupan pemerintah
dalam menginformasikan rancangan dan kurang melibatkan pemangku kebijakan
yang diatur dalam perumusan RUU itu bisa menimbulkan salah kaprah.

"Misalnya saja pengaturan mengenai pemberian pesangon yang sempat disinyalir
bakal dihapuskan. Kenyataannya, RUU Ciptaker tidak menghapus pesangon. Hanya,
ada penurunan dari 32 kali gaji saat ini menjadi 17 kali," ujarnya.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) itu menilai, besaran
pesangon yang berlaku saat ini termasuk sangat tinggi dibandingkan negara-negara
tetangga. Besarnya pesangon itu kerap membuat investor enggan berinvestasi di
Indonesia sehingga menghambat penciptaan lapangan kerja.

Tingginya pesangon tersebut dinilai sering membuat perusahaan lebih memilih
merekrut karyawan kontrak daripada pegawai tetap. "Alhasil, alih-alih melindungi
pekerja, aturan pesangon itu malah merugikan, terutama bagi kelompok yang
belum memiliki pekerjaan dan baru akan bekerja," katanya.

Diakui Yustinus proses penyusunan RUU Ciptaker harus mendapat pengawasan
publik. Dia menegaskan semua pembahasannya harus dilakukan dengan
mempertemukan semua pihak terkait, termasuk kalangan buruh dan pekerja, agar
tidak menjadi 'bom waktu' bagi sektor ketenagakerjaan di masa mendatang.

Selain itu, reaksi dari kelompok buruh juga diharapkan tidak kontraproduktif atas
niat baik pemerintah. Sebab pada hakikatnya bertujuan untuk menyederhanakan
dan memperbaiki tata kelola Ketenagakerjaan di Indonesia.

Page 30 of 124.